Foto: Wakil Bupati Berau Gamalis saat melihat abrasi Pulau Derawan.
TANJUNG REDEB, – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mengaku kebingungan atas tidak adanya tindak lanjut terkait penanganan abrasi di Pulau Derawan.
Padahal sudah belasan tahun aspirasi mengatasi pengikisan pulau kecil ini disuarakan. Namun belum ada penanganan sampai saat ini. Padahal menurutnya ancaman itu terus terlihat progresnya setiap tahun.
“Sudah banyak buktinya bangunan-bangunan yang hilang dari Pulau Derawan ini, helipad, lapangan voli pantai saat PON dulu, resort yang pernah digunakan presiden Soeharto dan bangunan-bangunan lainnya sudah hilang tergerus abrasi, mau sampai kapan dibiarkan,” ujarnya.
Pun setelah sekian lama disuarakan untuk mendapatkan penanganan belum ada kejelasan bagaimana penanganan serta kapan akan dilaksanakan. Padahal, pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan presentasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan disambut langsung oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Kaltim yang ada di Samarinda.
“Jawaban yang kita terima tidak lebih dari sekedar bahasa akan diperjuangkan, bahkan sampai ke pusat kita bawa persoalan ini juga belum ada kabar baiknya,” katanya.
Dikatakannya, mengingat penanganan kawasan seperti Pulau Derawan memang bukan berada pada ranah kewenangan Pemkab Berau. Ia juga mengungkapkan sudah tak terhitung menyuarakan aspirasi masyarakat Derawan ini, baik penyampaian kepada pihak provinsi dan pusat juga ke media-media agar mendapatkan perhatian serius.
Dengan tidak jelasnya kapan ada penanganan sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa pemerintah tidak serius. Bahkan menilai bahwa pemerintah tidak melihat persoalan ini sebagai prioritas.
Ia juga mengaku tidak bisa menyalahkan masyarakat yang memberikan penilaian seperti itu karena memang indikatornya seperti itu.
“Itu salah satu bentuk kekecewaan masyarakat,” sambungnya.
Pemkab Berau juga bisa lebih serius lagi dalam mendorong pemerintah pusat untuk bisa menangani permasalahan abrasi yang saat ini ada di Kabupaten Berau.
“Tidak hanya di Pulau Derawan, tetapi terjadinya abrasi juga sudah terjadi di beberapa pulau lainnya,”ungkapnya.
Maka dari itu, jika Pemkab Berau tidak bisa menganggarkan penanganan tersebut maka harus mencari cara untuk dapat mendorong pemerintah pusat bisa melakukan penanganan abrasi tersebut.
“Kita di DPRD mendorong Pemkab Berau untuk bisa mencari solusinya seperti apa, karena beberapa waktu lalu saya sendiri juga sudah melakukan presentasi sehingga itulah yang harus kembali disuarakan ke provinsi,” paparnya.
Prioritas yang perlu ditangani adalah mengantisipasi pengikisan pantai yang terus terjadi. Bahkan kerusakan ini juga berdampak pada air tawar yang ada berubah menjadi asin.
“Jangan sampai terlambat, jika air tawar sudah berubah menjadi air asin itukan lebih repot lagi dan dampaknya sangat fatal,”lanjutnya.
Apalagi menurutnya saat ini Pemkab Berau sedang berupaya untuk mempromosikan objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Berau. Jika pulau tidak bisa dijaga dengan baik menurutnya bagaimana wisatawan akan datang ke destinasi wisata.
“Maka dari itu permasalahan abrasi ini jangan disepelekan, dan saya meminta harus ada kebijakan atau ada perhatian Pemkab Berau dalam menangani masalah ini, jangan sampai jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru mencari solusinya,” tandasnya. (adv)
