BERAU TERKINI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menyebut menyusutnya ruang hijau dan masifnya ekspansi pembangunan kota sebagai akar persoalan banjir.
Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan perlunya langkah penataan tata ruang yang lebih serius dan terukur.
Sumadi menilai, masalah banjir tidak bisa terus dianggap sebagai persoalan proyek fisik atau drainase semata.
Perbaikan saluran air memang diperlukan, namun tanpa pengelolaan lingkungan dan pembatasan pembukaan lahan, masalah banjir akan terus berulang.
“Kalau pembangunan terus agresif, sementara area resapan tidak dijaga, selamanya kita hanya akan jadi pemadam masalah, bukan penyelesai masalah,” ujarnya.
Sumadi mengingatkan, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan wilayah.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kontrol terhadap izin pembukaan lahan, terutama untuk permukiman baru dan sektor komersial.
“Izin-izin harus dikawal ketat. Jangan sampai kita bangun kota tanpa memikirkan daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Di sisi anggaran, DPRD Berau meminta pemerintah tidak menempatkan pengendalian banjir hanya sebagai proyek tahunan.
Sumadi mendesak Pemkab menyusun roadmap jangka panjang sebagai solusi struktural.
Dia juga menyebut DPRD siap mendukung alokasi anggaran sesuai prioritas tersebut. (*/Adv)
