TANJUNG REDEB – Kepala daerah yang mengikuti Retret Jilid II di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, mendapatkan banyak pesan khusus dalam fokus pembangunan bangsa 5 tahun ke depan.
Retret Kepala Daerah yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto ini digelar demi menyelaraskan program pembangunan dari pusat hingga daerah.
Kesinambungan program menjadi visi utama yang mesti dijalankan 84 peserta retret pamungkas tersebut.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, pengawalan program asta cita pembangunan pemerintah pusat mesti diseragamkan dengan program pembangunan di daerah.
Tentunya, program tersebut harus linear dengan gagasan yang dibangun oleh Gubernur Kaliamantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni Program Gratispol.
“Secara umum, ini tidak ada yang bersilangan. Program semua seragam,” kata Bupati Sri, Selasa (1/7/2025).
Dia menekankan, program pendidikan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga pengembangan UMKM menjadi bekal yang dijadikan oleh-oleh bagi warga Berau.
Program tersebut diyakini dapat memberikan jalan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dengan catatan, setiap pelaku mesti taat dengan aturan.
“Itu program prioritas yang sudah harus berjalan mulai tahun ini,” tegas dia.
Kegiatan itu juga membuka peluang bagi daerah untuk secara intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah yang terbatas dengan wewenang.
Dalam beberapa persoalan, kata dia, tangan pemerintah pusat dibutuhkan dalam menjawab aspirasi masyarakat.
“Jejaring sudah terbangun kokoh, daerah bisa ambil peluang menyelesaikan masalah langsung lewat kementerian terkait,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan, Pemkab Berau semakin luas dalam menjangkau jejaring pemerintahan di level nasional. Pembinaan selama 5 hari di Jatinangor telah membentuk ikatan emosional antara para pemangku kebijakan di daerah.
Dia memastikan, telah memiliki banyak mitra daerah yang dapat diajak bekerja sama dalam pengembangan wilayah, khususnya untuk pengembangan pariwisata.
“Sektor pariwisata tentu menjadi prioritas,” sebut dia.
Selain itu, sinergi antara pemangku kebijakan di daerah diharapkan dapat menjadi jawaban atas perselisihan tapal batas wilayah. Masalah itu kerap muncul dalam status yuridis setiap daerah yang saling bertetangga.
Dia memberi contoh, di Aceh, yang dalam beberapa waktu lalu bersinggungan dengan Sumatera Utara terkait status pengelolaan pulau.
“Kami tidak ingin seperti itu terjadi lagi, khususnya di Berau,” tegasnya.
Ke depan, berbagai macam program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah akan digeber. Pondasi aturan pun tengah disusun. Harapannya, dalam waktu dekat ini program tersebut dapat dijalankan sesuai harapan.
“Semoga bisa terealisasi dalam waktu dekat ini,” harapnya. (*)
