BERAU TERKINI – Inspeksi mendadak (sidak) dan peringatan keras dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, beberapa waktu lalu akhirnya membuahkan hasil konkret. PT Kaltim Prima Coal (KPC) dilaporkan telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar untuk perbaikan darurat Jalan Sangatta–Bengalon.
Langkah cepat dari pihak perusahaan ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Fitra Firnanda.
Menurutnya, dana tersebut dikhususkan untuk menangani titik longsor yang paling parah, yang sempat mengancam akan memutus total akses utama di wilayah Kutai Timur tersebut.
“Berdasarkan laporan dari perusahaan, dana yang mereka siapkan sekitar Rp7 miliar,” kata Fitra, melansir Kaltimetam.id pada Rabbu (24/9/2025).
Saat ini, proses perbaikan di titik longsor tersebut tengah dikerjakan bersama oleh KPC dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Fitra menegaskan, perusahaan tambang memang tidak bisa lepas tangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional mereka. Menurutnya, ini bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.
“Itu bagian dari kewajiban mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun jalan tersebut berstatus jalan nasional, pemerintah provinsi akan terus memastikan agar semua perusahaan yang beroperasi di Kaltim memenuhi tanggung jawabnya jika menyebabkan kerusakan infrastruktur.
“Apabila kerusakan timbul akibat aktivitas mereka, maka tentu saja akan diminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud, mengancam akan menghentikan seluruh operasi tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ultimatum ini dipicu oleh kemarahannya saat melihat langsung kondisi Jalan Sangatta-Bengalon yang rusak parah.
Hal tersebut terjadi saat Gubernur yang mengemudikan sendiri kendaraannya dalam rombongan kunjungan kerja, berhenti mendadak di kawasan Crossing 4, Kutai Timur.
Di lokasi, Gubernur Harum langsung meluapkan kekesalannya kepada jajaran manajemen PT KPC yang turut mendampingi. Ia menyoroti potensi dampak sosial yang sangat besar jika satu-satunya akses penghubung wilayah utara itu sampai terputus total.
“Bapak tahu dampak sosialnya kalau sampai jalan ini putus?” tanya Rudy, Sabtu (6/9/2025) lalu.
Puncaknya, orang nomor wahid di Bumi Etam ini memberikan ultimatum keras kepada PT KPC untuk segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan melakukan perbaikan.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjutnya, maka kami minta kegiatan tambang PT KPC kita hentikan,” tegasnya.
