BERAU TERKINI – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, baru saja menuntaskan agenda Reses I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Dalam kegiatan yang berlangsung di sejumlah kampung di Kecamatan Talisayan dan Batu Putih tersebut, ia menyerap berbagai keluhan mendesak, terutama dari para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah pesisir.
Setidaknya terdapat tiga usulan dominan yang menjadi sorotan utama, yakni perbaikan jalan usaha tani, optimalisasi anak sungai melalui normalisasi parit, hingga penguatan dinding drainase pada titik-titik yang rawan longsor.
Subroto mengungkapkan, mayoritas masyarakat di wilayah pesisir Talisayan dan Batu Putih kini menggantungkan penghasilan mereka pada sektor perkebunan sawit.
Namun, kondisi jalan usaha tani yang rusak parah menjadi hambatan besar bagi produktivitas warga.
“Rata-rata masyarakat pesisir sudah berkebun sawit, tapi jalannya banyak yang tidak baik. Mereka kesulitan mengeluarkan hasil panen. Bahkan harus dilangsir dua sampai tiga kali baru bisa dimuat ke mobil,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Kondisi ini menyebabkan biaya operasional petani membengkak dan merugikan pendapatan mereka secara signifikan.
Selain infrastruktur jalan, masalah drainase dan aliran air juga menjadi keluhan utama, khususnya di kampung-kampung transmigrasi, seperti Suka Murya.
Warga melaporkan banyak anak sungai yang alurnya belum tertata, sehingga memicu luapan air yang merendam perkebunan setiap kali musim hujan tiba.
“Petani minta dilakukan normalisasi. Parit-parit perlu didalami supaya air bisa mengalir dengan baik ke hilir. Selama ini kalau banjir, kebun mereka terendam, bahkan pupuk yang baru ditebar ikut hanyut,” jelas Subroto.
Dampak banjir yang berulang ini tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membuat biaya produksi semakin tidak terkendali.
Aspirasi lain yang tak kalah penting adalah desakan untuk penguatan dinding drainase.
Banyak ruas jalan yang mulai terkikis dan longsor karena kondisi parit yang tidak lagi mampu menahan tekanan air.
Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan sebelum kerusakan infrastruktur meluas dan memutus akses antarwilayah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Subroto memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke meja pembahasan DPRD Berau untuk dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Ini kebutuhan mendasar. Kalau jalannya baik dan airnya tertata, produktivitas petani pasti meningkat,” pungkasnya. (*)
