TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses di dua kampung sekaligus. Hal ini dilakukan, guna menangkap dan mendengar langsung keluh kesah warga di daerah pemilihannya.
Dalam reses tersebut, Darlena mengatakan, untuk Kampung Semindal, Biatan Ilir, dan Biatan Ulu di Kecamatan Biatan, warga mengeluhkan soal tidak adanya aksi dari pemerintah untuk masalah tapal batas Berau dan Kutim.
Selain itu, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang dinilai tidak layak di daerah tersebut dan yang terakhir tenaga kesehatan.
Darlena mengatakan, terkait permasalahan tapal batas, sebenarnya sudah bertahun-tahun, dan memang belum ada jalan tengah terkait permasalahan ini. Bukan karena batas daerah yang tidak jelas, melainkan tindak diskriminasi yang dilakukan oleh ormas yang selalu datang dan mengaku lahan di dua kampung di Kecamatan Biatan merupakan tanah Ulayat mereka.
“Akan saya pertanyakan nanti kinerja pemerintah daerah saat ini dan bila perlu saya akan bertemu langsung dengan kepala daerah atau bupati saat ini,” katanya.
Ia menjelaskan, perlu sikap tegas dari kepala daerah, karena ini menyangkut ketenteraman masyarakat di kampung tersebut. Jangan sampai ada korban jiwa baru ada kepedulian pemerintah daerah.
“Intinya menyangkut kesejahteraan rakyat di sini, saya akan kawal hingga menemukan titik terang,” tegasnya.
Terkait permasalahan dunia pendidikan yang ada di dua kampung tersebut, di mana terdapat bangunan sekolah dasar yang dinilainya sudah tidak layak bila mengingat besaran 20 persen anggaran Pendidikan dari APBD.
Berdasarkan informasi dari warga, kepala daerah tidak pernah berkunjung ke lokasi sekolah tersebut guna memberikan sedikit perhatian terhadap bangunan sekolah tersebut.
“Bagaimana mana generasi bangsa bisa mumpuni atau handal, bila fasilitas penunjang sekolahnya saja bisa dikatakan sulit,” bebernya.
“Akan saya bahas persoalan ini dirapat pembahasan penganggaran nantinya, agar mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, jangan sampai persoalan ini berlarut hingga nanti,” tambahnya.
Terakhir mengenai tenaga kesehatan. Mirisnya, tidak ada satupun tenaga kesehatan yang bekerja di polindes yang telah ada di daerah tersebut. Padahal masyarakat sangat kesusahan bila ingin berobat.
“Akan saya pertanyakan nantinya aksi pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses saya di masa sidang ke III ini. Bila perlu akan saya ajak langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat di sini,” katanya. (adv)
Reporter: Diva
