BERAU TERKINI – Rencana pengalihan jalan menuju wilayah pesisir selatan oleh PT Berau Coal telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi hal ini, Komisi I DPRD Berau mengambil langkah tegas dengan memanggil manajemen perusahaan untuk memberikan penjelasan resmi.
DPRD meminta agar yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (20/10/2025) mendatang adalah petinggi perusahaan yang memiliki wewenang mengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan biasa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan karena informasi yang beredar di masyarakat masih simpang siur. Menurutnya, baik pemerintah daerah maupun warga belum pernah dilibatkan atau mendapat penjelasan yang utuh.
“Kami minta manajemen PT Berau Coal hadir pada hari Senin, dan yang hadir harus pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” kata Waris, Jumat (17/10/2025).
Waris menyebut, muncul kekhawatiran serius bahwa pengalihan jalan tersebut justru akan merugikan warga, terutama dari sisi penambahan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Oleh karena itu, DPRD sudah menyiapkan sikap tegas jika kekhawatiran tersebut terbukti.
Pihaknya tidak akan segan-segan untuk menolak rencana tersebut dan akan mendorong Pemkab Berau untuk menyampaikan penolakan resmi kepada pemerintah provinsi.
“Jika memang kebijakan ini merugikan masyarakat, kami tegas menolak rencana tersebut. Prinsipnya, kebijakan apapun harus berpihak pada kepentingan rakyat Berau,” tandasnya.
Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk mengupas tuntas alasan, dampak, serta rencana teknis dari pengalihan jalan tersebut langsung dari sumbernya.
“Ini lembaga daerah, jadi kami ingin penjelasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Waris. (*)
