BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau mencatatkan performa keuangan yang solid sepanjang tahun anggaran 2025.
Melalui kerja keras kolektif, Berau berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp5,07 Triliun atau mencapai 94,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,36 Triliun.
“Berkat kerja keras kita bersama, Pemerintah Kabupaten Berau berhasil merealisasikan pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp5,07 Triliun,” kata Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang dibacakan Wakil Bupati Gamalis saat Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, capaian ini menjadi motor penggerak utama bagi pemerintah daerah dalam mempercepat visi dan misi pembangunan, terutama dalam menangani isu-isu krusial di masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah pada 2025 memang diarahkan secara spesifik untuk mengatasi permasalahan pokok daerah.
Fokus utama pemerintah mencakup penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, hingga perbaikan mutu pelayanan publik, khususnya pada sektor pelayanan dasar.
“Pengelolaan keuangan daerah ini kami arahkan, selain untuk mempercepat visi dan misi daerah, juga untuk mengatasi permasalahan pokok, seperti penanganan kemiskinan, perbaikan pelayanan publik, hingga perluasan daya saing investasi,” ujarnya.
Selain itu, anggaran ini juga didesain untuk meningkatkan produktivitas sektor dominan yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta memperkuat daya saing investasi di Bumi Batiwakkal.
Secara lebih mendalam, struktur pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen penting. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil terealisasi sebesar Rp324,35 miliar dari target Rp401,15 miliar, atau mencapai 80,85 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp4,72 triliun atau 95,49 persen dari target Rp4,94 triliun.
Catatan menarik muncul pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Sektor ini menunjukkan performa luar biasa dengan melampaui target yang ditetapkan.
Dari angka yang direncanakan sebesar Rp17,64 miliar, pemerintah berhasil membukukan realisasi hingga Rp26,05 miliar, yang berarti mencapai persentase 147,70 persen.
Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah terealisasi sebesar Rp5,47 triliun dari total anggaran Rp6,04 triliun, atau sebesar 90,66 persen.
Belanja ini terbagi ke dalam beberapa pos strategis, termasuk belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp2,05 triliun (83,75 persen) serta belanja modal yang mencapai realisasi sangat tinggi, yakni Rp2,96 triliun atau sebesar 95,86 persen dari target Rp3,09 triliun.
Selain itu, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar Rp5,86 miliar (21,63 persen) serta belanja transfer yang mencapai Rp445,54 miliar (96,02 persen).
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah mencatatkan realisasi sempurna sebesar Rp673,43 miliar atau mencapai 100 persen dari anggaran yang direncanakan.
Sri Juniarsih menyebut, LKPJ merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun.
“Laporan ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah, khususnya kinerja bupati dan wakil bupati dalam mengimplementasikan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026,” ujarnya. (*)
