BERAU TERKINI – Warga Berau menghabiskan sekitar Rp 2,24 juta per bulan untuk kebutuhan makanan dan non makanan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Berau mencatat, rata-rata pengeluaran penduduk Berau per kapita per bulan pada tahun 2025 mencapai Rp2.247.769.
Angka ini menjadi gambaran kondisi kesejahteraan sekaligus pola konsumsi masyarakat Berau berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa angka tersebut bukan diambil dari satu kategori tertentu, melainkan merupakan hasil penjumlahan seluruh pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan, kemudian dirata-ratakan per kapita.
“Angka Rp2,24 juta itu adalah total pengeluaran per kapita per bulan. Jadi berasal dari akumulasi seluruh kelompok komoditas, baik makanan maupun bukan makanan, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk,” jelas Yudi.
Ia merinci, pengeluaran konsumsi makanan dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga selama satu minggu terakhir.
Sementara konsumsi bukan makanan dihitung dari pengeluaran dalam periode satu bulan hingga satu tahun terakhir. Seluruh komponen tersebut kemudian dikonversi menjadi pengeluaran rata-rata bulanan.
Dari sisi konsumsi pangan, BPS Berau mencatat rata-rata konsumsi kalori penduduk Berau sebesar 1.782,13 kilokalori per kapita per hari.
Perhitungan ini diperoleh dengan mengalikan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan gizi masing-masing bahan pangan, mengacu pada daftar konversi zat gizi nasional.
“Perlu dipahami, tidak semua kelompok komoditas memiliki kandungan gizi. Rokok dan tembakau, misalnya, tidak mengandung kalori dan protein, namun tetap masuk dalam struktur pengeluaran rumah tangga,” tambahnya.
Berdasarkan distribusi pengeluaran, terlihat perbedaan mencolok antar kelompok penduduk. Kelompok 20 persen teratas mencatat total pengeluaran hingga Rp4.435.225 per kapita per bulan, sementara 40 persen terbawah berada pada angka Rp1.273.592.
“kelompok 40 persen menengah mencatat pengeluaran rata-rata Rp2.126.101,” jelasnya.
Yudi menegaskan, data ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, terutama dalam melihat daya beli, ketimpangan pengeluaran, serta kebutuhan intervensi pemerintah di sektor pangan, perlindungan sosial, dan pengendalian inflasi daerah.
“Statistik konsumsi dan pengeluaran ini menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
