BERAU TERKINI – Kebijakan belanja mobil mewah Pemprov Kaltim, membuat Gubernur Rudy Mas’ud menjadi sorotan di kancah nasional.
Tak dalam konteks meraih prestasi pemerintahan, justru Gubernur Harum mendadak viral karena belanja mobil mewah di tengah efisiensi.
Yang menjadi pemicunya ialah perihal belanja mobil mewah seharga Rp8,5 miliar di tengah realitas pemangakasan anggaran oleh pemerintah pusat.
Publik dibuat berang, tak ayal mendorong untuk melayangkan protes di jagat maya.
Membuat logaritma sosial media mengarah pada figur Gubernur Harum dan koleganya.
Walhasil tindak tanduk Gubernur Harum ini mendapat sorotan dari pejabat dan politisi nasional.
Seperti Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyentil kebijakan belanja mobil mewah Rp8,5 miliar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Bima Arya menilai berlebihan ketika daerah melakukan belanja mobil mewah tak sesuai dengan kebutuhan.
“Sebaiknya tidak berlebihan,” kata Bima Arya.
Dia memiliki sudut pandang yang sama dengan netizen ihwal belanja di tengah efisiensi anggaran.
Menurutnya, tak perlu melakukan belanja mobil mewah di tengah negara sedang melakukan efisiensi anggaran saat ini.
Sehingga dia menyarankan agar pemerintah dapat melakukan penggunaan anggaran dengan bijak.
“Apakah layak belanja mobil dinas itu sesuai kebutuhan di tengah efisiensi saat ini,” ucapnya.
Ia menyampaikan bila telah menghubungi Gubernur Harum secara pribadi.
Ia mengonfirmasi langsung ihwal polemik yang terjadi di publik saat ini.
Dari Gubernur Harum, dijelaskan bila selama ia menjabat selalu menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kunjungan dinas.
“Beliau pakai mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ucapnya.
Ia menyarankan kepada setiap kepala daerah untuk melakukan kebijakan belanja yang wajar.
Dengan menggunakan skala kebutuhan dan ketersediaan anggaran di daerah alias APBD.
“Sebaiknya sewajawarnya saja,” ucap dia.
Selain Bima Arya, ada juga politisi Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey, ikut bersuara terkait polemik Gubernur Rudy yang membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar.
Menurutnya, pemimpin sejatinya harus mengedepankan sense of crisis dan menghindari polemik di masyarakat.
Ia juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera memanggil Rudy Mas’ud terkait polemik mobil dinas tersebut.
Ia tidak ingin ada adagium di masyarakat, harga dan kualitas mobil harus mengikuti kondisi infrastruktur.
“Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut,” kata Ujang Bey.
Kondisi ini juga disorot Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Golkar, Sarmuji.
Ia mengingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud agar peka dengan suara rakyat terkait belanja mobil dinas mewah baru.
Sebab, saat ini semua daerah merasakan kebijakan efisiensi.
Tak elok ketika pemerintah daerah justru belanja barang mewah yang menggunakan anggaran dari pajak rakyat.
“Kami minta beliau mendengar suara rakyat Kaltim,” kata Sarmuji.
Dirinya juga memahami bila pengadaan kendaraan tersebut untuk menujang kegiatan kepala daerah saat kunjungan dinas.
Berbeda dengan kontur wilayah di daratan pulau jawa yang sejauh ini masif diberikan sentuhan pembangunan.
“Memang medannya berat,” tegasnya.
