JAKARTA – Kang Dedi Mulyadi atau KDM melarang aktivitas study tour oleh sekolah di Jawa Barat, menuai kritik tajam.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Demi Mulyadi atau KDM yang melarang kegiatan study tour yang diselenggarakan sekolah-sekolah di Jabar menuai kritik.
Diketahui KDM melarang study tour di Jawa Barat karena kerap memberatkan orang tua murid. Di samping itu, KDM menilai study tour yang dilaksanakan satuan pendidikan lebih mengutamakan rekreasi dibanding edukasi.
Kebijakan itu pun mendapatkan kritik dari banyak pihak, termasuk Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Dia menilai kebijakan KDM yang melarang study tour tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan dan justru mengabaikan makna edukatif dari study tour.
“Persoalan utamanya adalah biaya, lokasi, dan minimnya manfaat edukasi. Nah, menurut saya persoalan utamanya itulah yang dipecahkan, bukan melarang study tour-nya,” ujar Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Rabu (23/7/2025) dikutip dari Beritasatu.
Menurut Hetifah Sjaifudian harus ada perbaikan dalam pelaksanaan study tour sehingga tidak memberatkan orang tua murid dari segi biaya. Di samping itu, pelaksanaan study tour harus benar-benar mengutamakan sisi edukasi.
“Study tour itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga tidak harus mahal. Kalau perlu juga ada subsidi silang, dan bisa dilakukan ke tempat-tempat yang justru penting bagi anak-anak untuk mengenal budaya setempat seperti museum atau kunjungan khusus yang bersifat edukatif,” jelasnya.
Atas dasar itu, Hetifah Sjaifudian berharap KDM bersedia mempertimbangkan kembali kebijakannya dengan mendengarkan masukan berbagai pihak, termasuk orang tua murid.
“Mungkin ini di tahap awal untuk shock therapy, tapi ke depan diharapkan ada relaksasi dan kebijakan baru yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Tidak hanya DPR RI, kritik atas kebijakan larangan study tour juga disampaikan pekerja di sektor pariwisata.
Koordinator Lapangan Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat Nana Yohana mengatakan banyak pekerja di sektor pariwisata akhirnya menganggur dan mencari pinjaman dari sumber tidak resmi atau bang emok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kalau bicara lari ke bang emok, pelaku pariwisata pun jika tidak punya pekerjaan dan menganggur, akhirnya akan lari ke bang emok,” ujarnya pada Rabu (23/7/2025).
“Secara tidak langsung, Pak Gubernur justru menyuburkan bang emok. Ingat, waktu pandemi Covid-19, kami para pelaku wisata tidak dapat order dan akhirnya terpaksa pinjam ke pinjol,” lanjut Nana.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada seluruh rantai industri wisata. Perusahaan otobus (PO) kehilangan pesanan, biro perjalanan tidak menerima order, tour leader (TL) dan pemandu wisata menganggur, sementara sopir dan kenek hanya diam di rumah.
“Kalau Pak Dedi Mulyadi selalu bilang study tour itu memberatkan, sebenarnya memberatkannya di mana? Karena program study tour itu bukan program dadakan,” tegasnya.
Nana menambahkan bahwa study tour biasanya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Para siswa pun sudah menabung untuk kegiatan tersebut, sehingga tidak akan memberatkan saat pelaksanaannya.
“Dan kalau memang ada siswa yang tidak mampu, ada solusinya. Bisa subsidi silang atau digratiskan. Itu tidak masalah bagi kami,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar KDM menegaskan bahwa kebijakan pelarangan kegiatan study tour di sekolah tidak akan dicabut, meskipun menuai protes dari pelaku industri pariwisata.
Menurut KDM, aksi demonstrasi tersebut justru menguatkan keyakinannya bahwa kegiatan study tour selama ini lebih mengarah ke aktivitas rekreasi daripada bagian dari proses pembelajaran di sekolah.
“Demonstrasi kemarin memperlihatkan bahwa study tour lebih cenderung bersifat piknik. Ini terbukti dari siapa yang melakukan aksi, yakni para pelaku jasa kepariwisataan,” ujar KDM dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).
