BERAU TERKINI – Wacana perubahan sistem Pilkada kembali menguat, sejumlah parpol mendukung ada juga yang menolak.
Wacana perubahan sistem Pilkada kembali menguat.
Usulan untuk mengubah Pilkada kembali dipilih oleh DPRD diusulkan oleh beberapa parpol.
Terbaru, dukungan Pilkada kembali dilakukan oleh DPRD mendapat dukungan dari Partai Gerindra.
Sekjen Partai Gerindra, Sugiono menilai, biaya politik Pilkada sangat mahal.
Dengan pemilihan lewat DPRD maka biaya politik Pilkada dapat dihemat.
Adapun dana yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk aktivitas lain yang lebih produktif.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dikutip dari laporan CNN Indonesia.
Menurut Sugiono pemilihan lewat DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi.
Sebab pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD yang sebelumnya dipilih lewat Pemilu.
Dukungan untuk Pilkada dipilih oleh DPRD juga disuarakan oleh Partai Golkar.
Saat itu, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, hasil Rapimnas Partai Golkar mengusulkan agar Pilkada kembali dipilih oleh DPRD.
Pilkada oleh DPRD juga sempat disuarakan oleh PKB pada bulan Juli 2025 lalu.
Saat itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan dua jenis Pilkada.
Yakni Pilkada bupati dan walikota oleh DPRD, adapun pemilihan gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat,” kata Cak Imin.
“Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” lanjutnya.
Namun tak semua partai mendukung wacana Pilkada kembali ke DPRD.
Partai Demokrat dan PDIP termasuk partai yang secara tegas menolak Pilkada lewat DPRD.
Jubir PDIP Guntur Romli menilai tidak ada jaminan politik uang akan hilang ketika Pilkada kembali dipilih DPRD.
“Emang ketika dipilih DPRD enggak ada money politic? Ya kan? Masalahnya kan money politic itu hanya terjadi, misalnya dalam lingkaran DPRD itu sendiri,” ujar Guntur Romli.
“Kalau langsung, ya mungkin melibatkan lebih banyak. Tapi, artinya money politic itu tetap akan ada. Artinya apa? Isunya adalah soal penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara Partai Demokrat menilai ada banyak cara untuk mengatasi mahalnya biaya politik Pilkada.
Sehingga mengembalikan Pilkada lewat DPRD bukanlah satu-satunya cara mengatasi biaya politik Pilkada.
“Kalau tiba-tiba diubah lagi menjadi oleh DPRD, sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, diberikan kepada elit politik, yang namanya DPRD,” kata Ketua Dewan Pakar Demokrat, Andi Mallarangeng.
“Tapi kalau itu persoalannya, ada banyak cara untuk membuat Pilkada menjadi lebih murah. Tinggal kita mau apa tidak. Kan persoalannya bahwa Pilkada mahal? Kalau Pilkada mahal, jangan kemudian mari kita fokus pada bagaimana membuatnya tidak mahal,” jelasnya.
