TANJUNG REDEB – Puluhan pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, dirumahkan alias kontraknya tak diperpanjang lagi oleh Pemkab Berau, pada 15 Januari 2025 lalu. Kini para tenaga kesehatan tersebut tak memiliki kejelasan dari pekerjaan yang digeluti selama 2 tahun belakangan ini.
Seperti yang diceritakan Abraham (bukan nama sebenarnya). Nakes yang pernah aktif bekerja di salah satu fasilitas kesehatan (faskes) di Berau.
Ia mengaku, telah mendapatkan kabar tersebut sejak awal tahun ini. Menjadikannya memiliki kekhawatiran yang sama dengan honorer lainnya yang terimbas kebijakan pemerintah.
“Ternyata benar mas, kami dirumahkan,” kata dia, Jumat (17/1/2025).
Tak banyak kas yang ia siapkan untuk kebutuhan sebulan ke depan bersama anak dan istrinya. Menuju akhir Januari ini, kas sudah mulai seret. Sebab, banyak kredit yang mesti dilunasi awal Januari lalu.
“Uang ya cukup, tapi sudah menipis. Ini sekarang malah gak kerja,” ucapnya.
Menurut informasi yang dia terima, nasib serupa dialami oleh rekan-rekannya sesama nakes. Yang mengabdi, di RSUD Pratama Talisayan dan seluruh UPTD Puskesmas. Semua honorer itu resmi tak bekerja. Sudah tidak berkantor sejak masa kontrak genap 2 tahun sejak dua hari lalu.
“Sejak edaran itu kami dapat, teman-teman sudah tidak bekerja lagi. Nakes sama administrasi,” ujar dia.
Ia berharap, dirinya bersama honorer lainnya mendapatkan solusi dari pemerintah. Menyelamatkan hidup keluarga banyak tenaga kesehatan di Berau.
“Semoga segera ada solusi,” harap dia.
Sementara itu, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat kementerian yang diedarkan oleh Sekretariat Daerah Berau.
“Ini sama halnya dengan yang telah dilakukan awal tahun kemarin,” ungkapnya.
Pihaknya tak dapat berbuat banyak. Hanya memastikan proses seleksi CPPPK hingga CPNS diikuti oleh para tenaga honorer.
Tercatat, selama 2 tahun belakangan ini, Dinkes Berau hanya menerima puluhan nakes. Sisanya yang bekerja di atas tahun tersebut.
Rekrutmen honorer pun dibuka selama itu, hanya untuk nakes di bidang pelayanan dokter spesialis, gigi dan umum.
Konsultasi bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun di level provinsi telah ditempuh. Selama 2 pekan proses itu dilalui.
“Kami sudah aktif mencari solusinya, cuma memang harus dijalankan dulu sementara ini,” kata dia.
Ia pun tak menampik bila akibat dari keputusan tersebut, membuat pelayanan kesehatan menjadi terhambat. Lebih lambat dari biasanya. Hanya saja, ia memastikan tak ada pelayanan yang tutup. Tetap melayani pada jam yang telah ditentukan.
“Proses pelayanan tetap berjalan,” katanya.
Ia berharap, ke depan para tenaga honorer tersebut tetap akan dapat solusi dari pemerintah.
Dirinya juga meminta, agar saat ini para nakes dapat bersabar menunggu langkah selanjutnya dari Pemkab Berau. (*)
