TANJUNG REDEB – Proyeksi kebutuhan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2025, mencapai Rp4,472 triliun. Dengan proyeksi pendapatan daerah dari transfer dan bagi hasil senilai Rp3,984 triliun. Angka tersebut tertuang dalam garis besar kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS 2025.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan proyeksi pembangunan daerah pada 2025 tersebut di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau dalam agenda penandatanganan MoU KUA-PPAS 2025.
Sekaligus mendengar pendapat akhir fraksi DPRD Berau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Berau 2025/2045.
“Rancangan ini sudah berangkat dari perhitungan dan pertimbangan matang, sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ucap Gamalis, mewakili Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang sedang berada di luar kota, di Kantor DPRD Berau, Rabu (31/7/2024).
Dari anggaran besar tersebut, setidaknya terdapat 12 program prioritas yang bakal dialokasikan dari APBD tersebut. Diantaranya, sektor pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata.
Selain itu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan kehutanan, kemitraan usaha pertanian, inftrastruktur, pengembangan energi terbarukan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan terpadu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau ke depan, berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja skala prioritas dengan menyesuaikan nilai anggaran yang tersedia dengan memastikan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Prioritas ini yang akan jadi rujukan penyusunan APBD 2025 pada tahun ini,” ungkapnya.
Dalam KUA-PPAS tahun ini, Pemkab Berau telah memproyeksikan penggunaan anggaran untuk menunjang penyelesaian 18 program prioritas pemerintah, selain menggunakan anggaran tersebut untuk belanja pegawai.
Kemudian, program percepatan penurunan stunting di “Bumi Batiwakkal” turut menjadi prioritas.
APBD akan dialokasikan untuk pemenuhan operasional PKK, Posyandu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan.
“Secara garis besar arah belanja daerah akan berorientasi ke situ,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Gamalis menyebut, saat ini Pemkab Berau menyadari masih membutuhkan banyak pembenahan dalam proses pembangunan di daerah.
Sebab, tidak semua aspirasi yang diberikan dapat langsung diselesaikan, mengingat anggaran yang juga harus dibagi ke sektor lain.
“Kami berkomitmen untuk lebih inovatif dalam meningkatkan nilai pendapatan daerah,” katanya.
Diharapkan, ke depan dari perancangan anggaran yang digodok pada tahun ini, akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di “Bumi Batiwakkal”. Dengan catatan, terjaganya sinergitas antara Pemkab dan DPRD Berau. (*)
