BERAU TERKINI – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyelenggarakan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan enam perusahaan tambang besar di Balikpapan. Rapat ini membahas evaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Ketua Komisi IV Baba.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyoroti tantangan implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Ia melihat beberapa perusahaan berhasil meraih predikat PROPER emas, namun konflik dengan masyarakat di lapangan masih terjadi.
“Tantangannya adalah apakah PROPER benar-benar mampu meningkatkan pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Agusriansyah Ridwan menekankan perlunya keselarasan antara eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia. Ia juga menjelaskan, Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) harus dipisahkan agar lebih jelas.
“Indikator penilaian TJSL dan CSR selama ini belum jelas karena disamaratakan dengan PPM. Pembenahan ini penting agar kontribusi sosial dan lingkungan dapat diukur dan berdampak nyata,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendukung upaya konsolidasi Program PPM oleh pemerintah provinsi. Tujuannya agar pelaksanaan program dunia usaha menjadi lebih efektif dan selaras dengan program pemerintah.
“Kita butuh ukuran yang jelas dan komitmen nyata di lapangan,” tambah Sarkowi. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
