BERAU TERKINI – Sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Berau bakal terdampak kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.
Salah satunya ada program Rumah Layak Huni (RLH) yang sejatinya menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan hunian yang baik bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini program prioritas yang bisa saja terdampak,” kata Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Dia mengungkapkan hal tersebut di tengah kemungkinan susutnya APBD Berau pada tahun depan yang besarannya diproyeksi hanya Rp2,6 triliun.
Anggaran tersebut dinilai tak akan cukup untuk merealisasikan seluruh program prioritas pemerintah.
“Karena setengahnya sudah dipakai untuk belanja rutin,” sebutnya.
Dirinya berharap, program tersebut tak akan terimbas susutnya TKD ke Bumi Batiwakkal.
Sebab, selain anggaran daerah, terdapat pula penganggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
“Seharusnya tetap bisa berjalan, karena ini juga bagian dari program di kementerian,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun berauterkini, pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 300 rumah warga miskin dapat diperbaiki, namun baru 46 RLH yang ditargetkan rampung tahun ini.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini direncanakan menyasar 46 unit rumah yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Tabalar, dan Talisayan dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar dari APBD Berau 2025.
Rinciannya, Kecamatan Tanjung Redeb mendapatkan 30 unit, masing-masing 5 unit untuk setiap kelurahan. Sementara itu, Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, mendapat 7 unit, dan Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, memperoleh 9 unit.
Setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp32 juta. Rinciannya, Rp28 juta untuk material bangunan dan Rp4 juta untuk biaya upah tukang.
Bantuan tersebut juga mencakup perbaikan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) agar lebih layak dan sehat bagi penghuni. (*)
