TANJUNG REDEB – Program akselerasi permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia kini telah hadir di Kabupaten Berau.
Program Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM) seri kelima diluncurkan di Gedung RPJPD Bapelitbang Berau, Kamis (24/7/2025).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pentingnya akses modal bagi para pelaku usaha kecil.
Menurutnya, akses modal menjadi persoalan puncak pelaku UMKM setelah pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan mereka.
“Ini menjadi kabar baik untuk pelaku UMKM, BI semoga mampu memberikan akses modal,” kata Said.
Momen itu juga menjadi panggung bagi Said untuk mendorong langsung para pengelola perbankan dan jasa pegadaian untuk dapat memberikan akses pinjaman modal.
Kredit lunak pun menjadi program prioritas pemerintah daerah. Sehingga, ketika akses modal dengan nilai bunga rendah diberikan, maka akan memberikan kemajuan kepada para pelaku UMKM.
“Kalau modal mudah diakses, pelaku UMKM diwajibkan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga memperingatkan pelaku UMKM untuk bertanggung jawab secara serius atas modal yang diberikan oleh perbankan.
Akses modal harus digunakan untuk memajukan usaha, bukan digunakan untuk hidup bermewah-mewahan demi status sosial.
“Karena ada yang dapat modal langsung DP mobil. Nah, ini keliru juga,” bebernya.
Selain akses permodalan, dia juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi para pekerja rentan. Menurutnya, pegawai kedai UMKM merupakan kelompok yang mesti mendapatkan perhatian serius dalam jaminan kesehatannya.
Oleh karenanya, dalam peluncuran program tersebut, pihaknya menggandeng juga BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka program tersebut.
“Hadir hari ini juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pekerja UMKM itu harus terlindungi juga keselamatannya selama bekerja. Itu amanat negara,” tegas Said.
Dirinya juga berpesan ke BI agar dapat menjadi jembatan masuknya investor ke Bumi Batiwakkal. Apalagi, BI merupakan lembaga pemerintah yang memiliki banyak jaringan, mulai kalangan pebisnis lokal hingga internasional.
“Dibawa lah pak mitranya jalan-jalan ke Berau, kami siap menjadi tempat bagi para investor,” kata Said.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan, program BIMA ETAM merupakan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai BI, pemerintah daerah, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pelaku UMKM.
Melalui program tersebut, UMKM difasilitasi untuk berinteraksi langsung dengan perbankan guna mengenal produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.
“Inilah yang kami dorong untuk Berau agar sumber daya yang dimiliki dapat dimaksimalkan,” sebutnya.
Kegiatan ini juga menggabungkan tiga elemen penting, seperti business matching, edukasi, dan literasi keuangan.
Menurut Budi, sinergi antara UMKM dan perbankan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kredit, sekaligus membantu UMKM menjadi lebih ramah terhadap program pinjaman.
Dalam catatan BI Kaltim, hingga saat ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp11,4 miliar kepada 149 UMKM.
Penyaluran kredit yang difasilitasi dalam program ini pun bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga lebih dari Rp200 juta, tergantung pada kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing UMKM.
Kebanyakan penerima manfaat berasal dari segmen usaha mikro dan kecil yang memang memerlukan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Dengan terus digulirkannya program ini, diharapkan UMKM di Kaltim dapat semakin berkembang dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
“Kami juga berikan pembekalan untuk pelaku usaha agar cermat dalam melakukan pencatatan neraca UMKM,” sebutnya. (*/Adv)
