JAKARTA – Presiden Prabowo mau menghapus bonus atau tantiem untuk komisaris BUMN.
Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah rencana pembangunan dan Rancangan APBN tahun 2026 dalam pidato Presiden Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam sidang DPR RI, Kamis (15/8/2025).
Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan langkah perbaikan sejumlah BUMN. Presiden Prabowo mengatakan BPI Danantara bertugas untuk memperbaiki pengelolaan BUMN.
Menurut Presiden Prabowo, dirinya akan memotong jumlah komisaris yang ada di BUMN.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya bonus atau tantiem bagi komisaris meski kinerja perusahaannya dipertanyakan.
“Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget, saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, dan saya hilangkan tantiem,” kata Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Setpres BPMI.
“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja, dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga menyoroti adanya komisaris BUMN yang mendapatkan tantiem hingga Rp 40 milliar per tahun meski hanya bekerja dengan menghadiri rapat sekali dalam sebulan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali tantiemnya 40 miliar setahun, saya juga perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus bener, bukan untung akal-akalan,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo meminta agar praktik seperti itu tidak dilanjutkan. Dia juga meminta kepada pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya untuk mengundurkan diri.
“Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” ucapnya.
