TANJUNG REDEB-Presiden Joko Widodo akhirnya memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Jawa–Bali. Begitu juga luar Jawa dan Bali yang semula berakhir Senin, 2 Agustus 2021.
Namun demikian, di Berau, Wakil Bupati Gamalis mengaku belum menerima edaran resmi terkait perpanjangan PPKM. Sehingga, yang bisa dilakukan saat ini hanya menunggu edaran pusat.
“Sudah baca di berita diperpanjang sampai 9 Agustus. Tapi sebaiknya tunggu edaran resmi pusat. Jangan mengambil langkah sendiri,” ujarnya.
Meski diperpanjang tujuh hari, ini diharapkan menjadi perpanjangan terakhir PPKM. Setelahnya, penanganan Covid-19 tetap berjalan dengan skema memprioritaskan kawasan yang lebih memunculkan potensi klaster untuk ditingkatkan pengawasan.
“Skemanya, yang menimbulkan kerumunan, akan lebih diperhatikan. Sedangkan, seperti daerah Murjani, itu kan yang jualan banyak, tapi tidak terjadi kerumunan, itu buka saja,” paparnya.
Gamalis melanjutkan, hal ini juga berlaku untuk seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa tetap buka tapi mematuhi peraturan. Tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sedangkan untuk tim Satgas Penanganan Covid-19 Berau, dikatakan bahwa pendekatannya tidak dengan kekerasan. Apalagi di tengah situasi yang dilematis. Pemkab Berau, dalam hal ini, berdiri di dua sisi. Yakni kesehatan dan perekonomian.
“Bisa saja kita tegas, untuk sisi kesehatan. Tapi, perekonomian seperti apa? Kalau awal Covid-19, orang masih kuat. Kalau sekarang, susah. Persediaan menipis. Kalau ada yang berkomentar kami tidak tegas dan lelet, ya, kami akui memang,” sebutnya.
Gamalis tidak ingin menjadikan pandemi sebagai halangan untuk masyarakat mencari nafkah. Pemkab menghindari ketegasan malah mempersulit masyarakat. Ada sedikit kelonggaran, tapi jangan kendorkan protokol kesehatan.
Saat ini, waktu pedagang berjualan hanya sampai pukul 21.00 Wita. Gamalis berharap ada kebijakan agar masyarakat bisa berjualan satu jam lebih lama.
“Sebenarnya tidak masalah tapi harapannya pedagang lebih selektif menerima pelanggan. Jika ada yang tidak menggunakan masker, harap ditegur. Atau minimal menyiapkan masker,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gamalis mengatakan bahwa semua keputusan ada di pemerintah pusat. Sedangkan penyekatan jalan, Gamalis berharap agar tidak diterapkan lagi.
“Harapannya sudah berhenti. Tapi itu harapannya kami. Yang jelas sampai saat ini belum ada kabar dari pusat. Harapannya tidak diteruskan, tapi harus saling menjaga,” pungkasnya. (*)
Editor: Boby Lalowang
