BERAU TERKINI – Mudahnya akses mendapat kekuasaan melalui politik transaksional menjadi penyakit yang selalu muncul dalam pemilihan umum lima tahunan.
Menurut Bupati Berau, Sri Juniarsih, untuk menghilangkan hal tersebut dibutuhkan kerja keras dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memasifkan edukasi kepada masyarakat.
“Masyarakat itu ada yang rela nunggu buat dapat serangan fajar,” ungkap Sri Juniarsih saat menghadiri acara di Hotel Mercure, Selasa (7/10/2025).
Sri mengatakan, kebiasaan tersebut akan menghambat kesadaran publik dalam memilih pemimpin yang memiliki visi pembangunan terbaik.
Dia mengungkapkan, kelompok usia 50 tahun ke atas akan lebih mudah menerima politik uang ketimbang kelompok usia muda, khususnya mahasiswa.
Sialnya, kelompok usia tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menikmati kesenangan sesaat dengan menerima politik uang.
“Kalau kawula muda lebih melek. Memilih karena ada kesamaan dalam pemberdayaan anak muda,” sebutnya.
Sri menyebut, hal itu merupakan pekerjaan berat dalam menyambut pesta demokrasi selanjutnya.
Saat ini, dia hanya dapat mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu yang berhasil mengawal Pemilu dan Pilkada 2024.
“Itu buah kerja keras bapak dan ibu komisioner yang bekerja profesional,” tuturnya.
Kendati demikian, Sri bersepakat bila saat ini dua lembaga tersebut perlu diperkuat secara kedudukan di negara. Sebab, tugasnya bukan hanya menggelar dan mengawasi pemilihan kepala daerah dan presiden.
Lebih jauh, KPU dan Bawaslu punya tugas mematangkan agenda edukasi politik bagi masyarakat serta berperan dalam agenda pembangunan daerah.
Dia juga berpesan agar ke depan semua pihak dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk membangun daerah.
Menurutnya, tak ada lagi perpecahan hanya karena beda pilihan. Sebab, hal tersebut telah berlalu dan lebih baik menjadi bagian dari pembangunan Bumi Batiwakkal ke depan.
“Mari bangun Berau ke depan,” ajaknya. (*)
