Foto: Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Saipul Rahman
TANJUNG REDEB,- Posisi piutang Perumda Air Minum Batiwakkal Perumda Air Minum Batiwakkal tercatat sebesar Rp 11 miliar lebih. Nominal itu berasal dari 3.668 pelanggan menunggak pembayaran tagihan rekening air. Pihak manajemen Perumda berupaya semaksimal mungkin menekan angka itu dan menguranginya.
Bahkan Bupati Berau, Sri Juniarsih ikut mengimbau kepada para pelanggan yang menunggak untuk segera membayar tepat waktu. Sebab, merupakan kewajiban pelanggan.
Bahkan untuk meringankan pelanggan sebagai bentu toleransi akan dilakukan keringan dengan cara diangsur.
“Karena kewajiban tetap harus ditunaikan,” katanya.
Terlepas dari banyaknya tunggakan, menurutnya Perumda Air Minum Batiwakkal merupakan salah satu Perumda yang sehat di Kabupaten Berau. Asalkan, yang menunggak juga harus segera ditindaklanjuti.
“Saya yakin kebijakan internal perumda bisa mengatasi hal itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menyebut, akar permasalahan soal tunggakan pembayaran tagihan air tersebut sebab pandemi Covid-19. Membuat pihaknya mengurungkan niat untuk menagih kepada pelanggan.
“Seharusnya saluran air disegel karena menunggak. Tapi, karena pandemi banyak pelanggan yang kesusahan untuk membayar air,” jelasnya.
Tepatnya pada Februari 2020 pihaknya mulai berhenti melakukan kebijakan tegas menyegel meteran air penunggak. Hanya memberikan surat teguran saja kepada para pelanggan.
Diakuinya, sejak Oktober 2019 pihaknya sudah mulai menyegel pelanggan yang menunggak. Tapi, jumlahnya tidak banyak.
“Dulu sudah ada penyegelan tapi hanya sedikit sekali,” ucapnya.
Karenanya, pihaknya mulai aktif lagi untuk melakukan penyegelan kepada pelanggan yang menunggak pada Oktober 2021. Setelah hampir dua tahun tidak ada penyegelan. Sempat tertunda lama itulah yang membuat tunggakan meningkat hingga 11 M.
“Insya Allah, teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim menjadi dasar kami untuk lebih tegas kepada pelangggan soal tunggakan,” paparnya.
Menurutnya, penyegelan tersebut dinilai efektif. Kerugian 11 M sudah mulai terbayar sedikit demi sedikit. Pihaknya tidak langsung menyegel, tapi memberi keringanan untuk pelanggan yang mau menyicil tagihan mereka.
Disebutkannya, ribuan pelanggan yang menunggak juga berasal dari instansi pemerintah. Tapi, diakuinya masih banyak pelanggan dari masyarakat biasa. Akibatnya, kinerja tidak optimal. Tapi, operasional ditegaskannya tetap berjalan.
Saipul Rahman menambahkan, masalah lain yang juga krusial yakni penetapan tarif. Setelah dilakukan audit pihaknya mendapat kerugian Rp 369 per kubik. Tentu berpengaruh terhadap kinerja, seperti pembangunan pipa menjadi tertahan.
“Rencana penyesuaian tarif akan didiskusikan dulu dengan beberapa pihak. Kami masih mau himpun masukan dari pihak terkait,” tandasnya. (*)
Editor: Rengkuh
