TANJUNG REDEB – Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Berau, menepis kabar mundurnya para petingginya dari organisasi keagamaan tersebut usai PP Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Kepada berauterkini.co.id, Ketua PD Muhammadiyah Berau, Indra Cahyadi, menegaskan sejauh ini para petinggi di Muhammadiyah Berau belum ada dimintai pandangan terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), baik di level Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Kalimantan Timur (Kaltim) maupun pusat.
Kendati demikian, pihaknya tidak menghindari bila dari keputusan PP Muhammdiyah yang menerima tawaran pemerintah tersebut, menuai pro dan kontra di tingkatan pengurus pusat.
Bahkan terdapat pengurus yang menyampaikan pendapatnya ke publik, tapi sikap itu hanya berlaku di pengurus pusat saja dan tidak serupa dengan daerah.
Pun sikap tersebut hanya mundur dari kepengurusan saja, tidak dengan statusnya sebagai warga Muhammadiyah.
“Nggak ada itu. kami aja tidak ada rapat,” ungkap Indra, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin (17/8/2024).
“Itu di pusat saja. Di daerah tidak ada,” imbuhnya menegaskan persoalan sikap kader Muhammadiyah.
Ditanyakan soal pandangan pengurus terhadap keputusan PP Muhammadiyah tersebut, Indra mengatakan, sejauh ini mengetahui belum ada detail yang diberikan oleh pengurus pusat, termasuk penentuan titik lokasi penambangan akan dilakukan.
“Kami ini ya Sami’na wa ata’na saja,” ungkap Indra.
Di samping itu, pihaknya menilai bahwa setiap langkah yang diambil oleh PP Muhammadiyah telah melalui proses pengkajian yang mendalam. Sehingga dalam menjalankan keputusannya, pasti mempertimbangkan dampak baik maupun buruknya ke masyarakat.
“Kalau di PP kami yakin sudah dengan keputusan terbaiknya,” ungkapnya.
Disinggung kesediaannya untuk dilibatkan dalam proses pengurusan izin WIUPK, Indra menegaskan, pihaknya tidak ingin cawe-cawe dalam urusan tersebut.
Sebab sudah diamanahkan untuk mengurusi sektor pendidikan yang menjadi program prioritas Muhammadiyah secara umum.
Sejauh ini pihaknya tidak ada dihubungi pengurus pusat dalam rencana kegiatan penambangan tersebut, termasuk dalam hal melakukan peninjauan kawasan pertambangan yang nantinya akan digarap badan usaha PP Muhammadiyah.
“Kalau saya pribadi, jujur nggak (urusan tambang). Saya ngurusi sekolah aja pusing ini,” jawabnya berkelakar. (*)
