BERAU TERKINI – DPRD Berau berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja empat perusahaan daerah (perusda) yang dinilai belum mampu memberi kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Padahal, suntikan modal hampir setiap tahun terus digelontorkan pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menegaskan, langkah ini diambil karena pada 2025 nyaris tak ada Perusda yang menyetor keuntungan pada tahun 2024 ke kas daerah.
Kondisi tersebut membuat DPRD perlu turun tangan untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi di tubuh perusahaan milik daerah itu.
“Pansus ini direkomendasikan saat rapat anggaran kemarin. Nanti akan dijadwalkan pembahasan melalui Banmus (Badan Musyawarah),” ungkap Rudi, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, selama ini Perusda terkesan dimanjakan dengan anggaran daerah. Namun, keuntungan yang diharapkan tak kunjung dirasakan.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan, apa kendala yang dihadapi Perusda, sehingga tak mampu menyetorkan laba ke kas daerah.
“Apakah modal yang diberikan memang tidak mencukupi biaya operasional atau justru ada persoalan dalam prosedur, itu yang harus dipastikan,” tegasnya.
Rudi menilai evaluasi menyeluruh, termasuk audit, menjadi langkah penting agar akar persoalan bisa ditemukan.
Pemerintah daerah tak boleh terus-menerus menggelontorkan dana tanpa ada jaminan perbaikan kinerja.
“Kalau memang terbukti butuh tambahan modal, silakan. Tapi jangan sampai dana terus disuntik, sementara Perusda tidak pernah setor laba. Itu sama saja membiarkan perusahaan bangkrut pelan-pelan,” jelasnya.
Dari sejumlah Perusda yang beroperasi di Berau, Rudi menyoroti dua di antaranya yakni PT Bakti Praja dan PT Hutan Sanggam.
Pada 2024, Bakti Praja bahkan tidak menyetorkan laporan keuntungan, sementara Hutan Sanggam hanya mampu menyetor Rp28 juta.
“Dengan kondisi seperti ini, jelas dividen tidak masuk dalam APBD perubahan 2025. Artinya, potensi pendapatan daerah hilang begitu saja,” tegasnya.
Ia pun menekankan, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis untuk memastikan anggaran daerah tidak terbuang sia-sia.
“Perlu pembenahan total agar Perusda benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menyerap dana,” pungkasnya.
Berdasarkan Ringkasan Proyeksi APBD Perubahan 2025, PT Hutan Sanggam Labanan Lestari pada 2024 ditargetkan memberi pemasukan sebesar Rp800 juta, namun yang terealisasi hanya Rp28.658.559. Lalu, pada 2025 ditargetkan hanya Rp28 juta dan terealisasi Rp27.853.077.
Selanjutnya, Bankaltimtara pada 2024 ditargetkan Rp14,9 miliar dan terealisasi Rp14,981 miliar. Lalu, pada 2025, target penerimaan dari bankaltimtara juga Rp14,9 miliar, namun hanya terealisasi Rp11,369 miliar.
Kemudian, Perumda Air Minum Batiwakkal pada 2024 ditargetkan memberi penerimaan Rp1,9 miliar dan terealisasi Rp1,476 miliar. Pada 2025, targetnya menurun menjadi Rp600 juta dan tidak ada yang masuk ke kas pemerintah daerah.
Lalu, PT Indo Pusaka Berau (IPB) pada 2024 ditargetkan memberi pemasukan Rp2 miliar dan terealisasi Rp2,031 miliar. Sayangnya, pada tahun ini IPB tidak ditargetkan memberikan pemasukan bagi PAD Berau. (*)
