BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menggeser pendekatan pembangunan di Kecamatan Kelay dengan menekankan kolaborasi lintas sektor di tengah keterbatasan anggaran.
Ini diarahkan untuk menyusun langkah konkret melalui pembentukan tim percepatan dan rencana aksi bersama yang melibatkan pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), hingga pihak swasta.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan, pola kerja sektoral tidak lagi relevan jika ingin mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah seperti Kelay, yang memiliki potensi besar namun membutuhkan penguatan sinergi.
Menurutnya, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) tidak bisa berdiri sendiri.
Keterlibatan lintas perangkat daerah, perusahaan, serta pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar program yang dijalankan tidak berjalan parsial.
“Pembangunan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi program dan dukungan bersama agar hasilnya benar-benar terasa di masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah turut menjadi tantangan sekaligus pendorong perubahan strategi.
Setiap program dituntut lebih terarah, berbasis prioritas, serta mampu memanfaatkan peluang kolaborasi, termasuk dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kelay.
Pendekatan ini dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak menghambat laju pembangunan, melainkan memacu inovasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Kami mendorong seluruh pihak untuk tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun dengan orientasi hasil yang terintegrasi. Artinya, setiap program yang dijalankan harus saling mendukung dan tidak berjalan sendiri,” tuturnya.
Sejumlah rekomendasi mulai diarahkan pada langkah implementatif, seperti penguatan peran kampung dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, hingga pemetaan potensi wilayah yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
Kelay sendiri dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan yang mandiri jika potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun dukungan investasi, dikelola secara terencana dan kolaboratif. (*)
