Foto: Suasana rapat Pemkab Berau dan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, di ruang rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau.
TANJUNG REDEB – Upaya Pemkab Berau dalam mengentaskan masalah blank spot jaringan telekomunikasi semakin menunjukkan titik terang. Beberapa waktu lalu, Pemkab kedatangan tamu dari Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, membahas kebutuhan jaringan di Bumi Batiwakkal.
Menyambut kehadiran para perwakilan dari pemerintah pusat, Assisten III Setda Berau Maulidiyah, menyatakan kehadiran para tamu tersebut menjadi kabar gembira untuk Berau. Sebab, pengentasan blankspot di Bumi Batiwakkal menjadi prioritas Pemkab saat ini.
“Dengan data kebutuhan daerah yang dipaparkan dalam rapat tadi, semoga memberikan jawaban atas kebutuhan Berau saat ini,” kata Mauli sapaan dia.
Dia menjelaskan, dalam rapat tersebut banyak membahas soal kelanjutan program pembagunan tower telekomunikasi Base Transceiver Station atau disingkat BTS. Selain menyampaikan kekurangan bandwidth jaringan di setiap tower, dirinya juga menerangkan kebutuhan pembangunan menara baru di pedalaman hingga wilayah pesisir Selatan Berau.
“Itu kami sampaikan langsung, agar di kebutuhan jaringan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Memiliki sumber daya alam sektor pariwisata, membuat Berau diuntungkan dari sisi prioritas pembangunan di Indonesia. Belum lagi, di Kaltim kini telah ditetapkan sebagai wilayah Ibukota Negara baru.
Sehingga, setiap titik di Berau mesti dipastikan memiliki kebutuhan jaringan telekomunikasi yang memadai. Agar para pelancong yang berasal dari dalam maupun luar negeri, hingga pejabat tinggi tetap merasakan kenyamanan di objek wisata, tanpa khawatir tidak bisa menghubungi kerabat saat berlibur.
“Berau ini penyanggah IKN. Tentu harus masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah pusat,” ujarnya.
Diketahui, terdapat 10 kecamatan diusulkan Pemkab Berau untuk pembangunan kabel fiber optik dan menara BTS. Diantaranya, Maratua, Pulau Derawan, Batu Putih, Biatan, Biduk-Biduk, Talisayan, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay dan Segah. Terbagi di 15 kampung.
Sementara itu, Assisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma Budi Eko Pratomo, menyatakan kebutuhan saat ini memastikan program pembangunan BTS yang telah direncanakan dapat kembali dilanjutkan. Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo.
“Ada juga masukan bahwa menara sudah terbangun tetapi bandwidth atau kecepatan internetnya rendah. Itu jadi catatan,” terang dia.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika non aktif, Jhony G Plate tidak menghalangi program penghapusan blank spot melalui Bakti Kominfo tetap berjalan.
“Presiden sendiri menyampaikan kalau ada masalah program tetap berlanjut, yang masalah di selesaikan pembangunan tetap lanjut,” tegasnya.
Ihwal usulan terbangunnya tower BTS namun kecepatannya rendah, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dengan operator.
Hasil pertemuan itu juga akan dilanjut dengan pembahasan pada tingkat pusat nantinya. Apalagi, dirinya juga menyebut bahwa Berau sebagai penyangga IKN memerlukan jaringan telekomunikasi yang apik.
“Berau juga harus dibangun, Berau penyangga IKN,” tegasnya.
Permasalahan yang harus diselesaikan segera adalah suplai kelistrikan yang harus dimaksimalkan. Namun, dalam pertemuan itu juga sudah dipastikan Berau memiliki tambahan daya mencapai 7 Megawatt.
Hal ini disampaikan menjadi prioritas, lantaran Berau sebagai penyangga IKN, memiliki potensi wisata yang melimpah sehingga bisa menjadi opsi berlibur bagi masyarakat IKN tak terlepas Presiden RI dan jajarannya.
“Yang paling dekat kan Pulau Derawan dan Pulau Maratua, kenapa tidak itu kita kembangkan. Itu kesempatan untuk Berau bisa tingkatkan infrastruktur maupun telekomunikasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Jokowi bersama jajaran kabinet Indonesia Maju, beserta tamu kehormatan lainnya bakal melangsungkan lawatan ke lokasi IKN untuk menggelar upacara hari kemerdekaan RI ke 78. Kemudian, pada Oktober 2023 mendatang pemerintah pusat bakal mulai berangsur berkantor di IKN. (*)
Reporter: Sulaiman
