BERAU TERKINI – Penerapan Sistem Manajemen Talenta (Simanta) dan e-Mutasi di lingkungan pemerintahan kini memicu tantangan baru bagi percepatan karier pegawai.
Sistem yang dipantau langsung oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini dinilai memangkas peran daerah dalam memberikan penilaian mandiri terhadap pegawainya.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan, proses penyegaran organisasi saat ini sedikit terhambat.
Hal ini karena setiap pengisian jabatan harus melewati pertimbangan dan persetujuan ketat dari BKN pusat.
“Ya jujur prosesnya ini bikin peremajaan terhambat,” ucap Said, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah kini hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama ASN yang dianggap mumpuni.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan BKN melalui penerbitan peraturan teknis terkait pengangkatan status ASN.
“Semua terpusat di BKN, kewenangan daerah hanya sebatas mengawasi kinerja. Sekarang sifat manajemen pegawai sudah tersentral,” bebernya.
Said menambahkan, sistem ini berlaku menyeluruh. Tidak hanya menyasar pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator, tetapi hingga ke level staf biasa pun kini wajib tercatat dan tersaring dalam sistem sentralistik tersebut.
Meski mengakui skema ini cukup menyulitkan, Said berharap penerapan sistem baru tersebut tidak mematikan motivasi kerja para pegawai di daerah.
Ia memastikan proses transisi ini tetap berjalan dengan pengawalan ketat dari bidang SDM.
“Memang kita sedikit terhambat dengan skema ini,” tuturnya.
Terkait perkembangan terkini, Said menambahkan, proses seleksi jabatan administrator yang digelar sejak Desember 2025 kini telah rampung.
Pihaknya bersiap mengumumkan hasil seleksi tersebut dalam waktu dekat.
Dari 10 jabatan yang dilelang, terdapat 30 nama yang akan diajukan kepada Bupati Berau.
Setelah proses di tingkat daerah selesai, nama-nama yang lolos akan diteruskan ke BKN untuk mendapatkan peraturan teknis sebelum akhirnya dilakukan pelantikan resmi.
“Bulan ini kami umumkan hasilnya,” pungkas Said. (*)
