BERAU TERKINI – DPMK Berau buka suara soal dana desa yang belum cair sepenuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa pencairan Dana Desa hingga saat ini belum mencapai 50 persen dan masih dalam tahap berproses.
“Waktu kami rapat, pencairannya itu belum sampai 50 persen. Ini masih berproses, tapi mungkin sebagian sudah ada yang berjalan,” ujarnya pada Berauterkini.co.id
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang cukup signifikan, sehingga pemerintah kampung harus melakukan penyesuaian dengan menentukan program prioritas.
“Karena dananya memang sangat terbatas, jadi kampung-kampung masih menghitung mana yang menjadi prioritas. Penurunannya juga cukup drastis,” jelasnya.
Menurut Tenteram Rahayu, tidak ada perubahan dalam persyaratan pencairan dana.
Namun, nominal anggaran yang diterima memang jauh berkurang dibanding sebelumnya, sehingga berdampak pada pelaksanaan program di tingkat kampung.
“Persyaratan pencairan tetap sama, tidak ada perubahan. Hanya saja nominalnya memang sangat berkurang, jadi harus benar-benar fokus pada yang prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyebut, kondisi ini membuat sebagian kampung kemungkinan tidak dapat melaksanakan kegiatan fisik.
Meski demikian, kampung yang memiliki pendapatan asli kampung yang cukup masih dapat menjalankan berbagai program, terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau untuk kegiatan fisik mungkin ada yang tidak bisa melaksanakan. Tapi yang punya pendapatan asli kampung cukup, mereka masih bisa menjalankan kegiatan pemberdayaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tentram menegaskan bahwa penggunaan dana desa tetap mengacu pada prioritas utama, seperti program Kopdes Merah Putih serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, kebutuhan dasar pemerintahan kampung juga menjadi perhatian utama, terutama pembayaran gaji dan insentif.
“Prioritas utama tetap untuk gaji perangkat kampung, BPK, insentif RT. Kemudian kegiatan kelembagaan seperti posyandu dan kader posyandu harus tetap berjalan karena ini ujung tombak pelayanan di masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap, meskipun dengan keterbatasan anggaran, pemerintah kampung tetap dapat menjalankan program prioritas secara optimal, dan jika terdapat sisa anggaran, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fisik.(*)
