BERAU TERKINI — Upaya penanganan stunting di Kabupaten Berau dinilai masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Pemerintah daerah kini didesak untuk melakukan langkah yang lebih konkret dan berani menyentuh langsung akar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan, pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka stunting.
Terutama di sejumlah kecamatan yang tingkat prevalensinya masih tergolong tinggi.
Ia menilai, strategi yang ada saat ini masih perlu dipertajam.
“Pendekatan yang dilakukan masih belum menyasar akar masalah. Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi, dan edukasi,” ujar Sumadi, Selasa (7/4/2026).
Menurut Sumadi, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan program rutin tahunan yang bersifat administratif.
Diperlukan inovasi serta integrasi program lintas sektor agar dampak nyata dari kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh keluarga sasaran di Bumi Batiwakkal.
Ia mengingatkan agar agenda penanganan stunting tidak terjebak pada formalitas yang minim progres di lapangan.
Integrasi antar instansi harus diperkuat agar intervensi yang diberikan menjadi satu kesatuan yang utuh.
“Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai penanganan stunting hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Sumadi juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah rawan stunting secara mendetail.
Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Sehingga program yang digulirkan menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia mendorong penguatan edukasi gizi berbasis komunitas dengan melibatkan kader posyandu, tokoh agama, hingga tokoh adat.
Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan dibandingkan sekadar imbauan formal.
Pemanfaatan teknologi informasi pun harus dioptimalkan untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Harus ada evaluasi berkala dan inovasi konkret agar penanganan stunting benar-benar memberikan perubahan signifikan,” tambahnya.
Dari sisi penganggaran, DPRD meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi dana khusus program pencegahan stunting.
Dukungan ini mencakup kesejahteraan kader posyandu, penyuluh kesehatan, serta program pemberdayaan keluarga yang menjadi garda terdepan.
Sumadi menegaskan, percepatan penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan semata.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas pendidikan, pekerjaan umum, hingga peran sektor swasta dan organisasi masyarakat, merupakan kunci utama keberhasilan.
“Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” pungkasnya. (*/Adv)
