BERAU TERKINI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau menegaskan upaya penanganan banjir di wilayah perkotaan merupakan proyek jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat atau secara instan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menjelaskan, akar masalah banjir di Berau sangat kompleks.
Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya pembangunan yang sayangnya tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang resapan air yang memadai.
“Jika masyarakat membuka semua lahan, area hijau hilang, area resapan hilang, ya pasti banjir. Walaupun kita sudah bangun drainase, dampaknya tetap banjir,” tegas Hendra, Jumat (4/12/2025).
Ia menambahkan, proyek pembangunan dan rehabilitasi drainase perkotaan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang dapat rampung dalam hitungan beberapa tahun saja.
“Drainase perkotaan itu bukan pekerjaan yang bisa disulap selesai dalam 2–3 tahun. Kami melakukannya bertahap dan kita terus berkejar-kejaran dengan laju pembangunan di kota,” jelasnya.
Meski penanganan dilakukan bertahap, Hendra menyebut sejumlah titik di kota sudah menunjukkan perkembangan positif.
Ia mencontohkan, di Jalan Kedaung yang dulunya menjadi langganan banjir saat hujan deras, kini sudah tidak terjadi lagi.
Hal serupa juga terlihat di Jalan Pulau Semama, di mana masalah banjir sudah mulai tertangani meskipun belum mencapai hasil maksimal.
Namun, tantangan baru terus muncul seiring dengan pembukaan lahan di berbagai kawasan.
Setelah satu titik selesai diatasi, DPUPR harus segera berpindah ke titik lain yang baru terdampak akibat aktivitas pembukaan lahan baru.
“Ya begitulah, dari dulu sampai sekarang selalu ada pekerjaan baru yang harus kami tangani,” ungkapnya.
Hendra menyoroti kawasan Jalan Cut Nyak Dien di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, sebagai titik banjir terparah yang menjadi fokus utama saat ini.
“Itu PR besar. Banjirnya parah sekali di situ. Penanganannya bukan murah, bisa menelan biaya puluhan miliar rupiah,” ucapnya.
Menurut Hendra, upaya normalisasi saluran air terus menjadi prioritas.
Meskipun demikian, pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.
“Kalau ada anggarannya, kita normalisasi terus. Cuma sekarang, anggaran kita menurun banyak. Kita tidak tahu ke depan seperti apa,” pungkasnya. (*)
