BERAU TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap membentuk tim khusus untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu fokus utama tim ini adalah menggali sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergarap maksimal, terutama dari sektor pajak alat berat.
Langkah strategis ini diambil untuk menopang kas daerah di tengah tantangan fiskal. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa tim ini akan bertugas melakukan supervisi, pendataan, hingga pengawasan pemungutan pajak.
Potensi Pajak Alat Berat Belum Optimal
Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti adanya potensi pendapatan besar yang selama ini belum tergarap, yaitu dari pajak alat berat. Berdasarkan verifikasi awal, terdapat lebih dari 11.300 unit alat berat yang beroperasi di berbagai sektor, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di Kaltim.
Namun, potensi tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi maksimal bagi PAD. Lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi harga alat berat dinilai menjadi pemicu potensi kebocoran pajak.
“Ini menjadi perhatian penting bagi kita semua dalam upaya optimalisasi pendapatan,” tegas Rudy belum lama ini.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Selain pajak alat berat, tim khusus ini juga akan fokus pada masalah penggunaan kendaraan luar daerah (non-KT) untuk operasional tambang dan sawit.
Untuk memaksimalkan kinerjanya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kolaborasi dengan bupati dan wali kota se-Kaltim sangat penting untuk mencapai target pajak provinsi. Dukungan ini tidak hanya terkait pajak daerah kabupaten/kota, tapi juga pajak yang menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.
Per 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim telah mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Pembentukan tim khusus ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target tersebut. (*)
