Reporter : Syaifuddin Zuhrie
|
Editor : Hendra Irawan

TANJUNG REDEB,-Bupati Berau, Sri Juniarsih berharap kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, bisa terus ditingkatkan. Bekerjasama dengan Pemprov Kaltim, program yang dijalankan DKP3A dengan Pemkab Berau ini, bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, dan juga kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam bidang ekonomi di sektor ekonomi.

Dari program ini diharapkan dapat memotivasi kaum wanita yang ada di Kabupaten Berau, untuk berusaha dan meningkatkan taraf ekonomi. Sekaligus menjadi pintu yang membukakan pintu banyak peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk terjun dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi di sektor ekonomi kreatif yang menjadi perhatian besar dari pemerintah derah.

“Kegiatan ini memberikan akses kepelatihan sumber daya, dan dukungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kaum perempuan,” ungkapnya.wwq

Dirinya berharap, pelaksanaan pelatihan ini dapat membuka wawasan para wanita atau ibu-ibu pengiat UMKM agar dapat lebih berkreatifitas dan memperhatikan sertifikasi halal dalam peluncuran produk yang akan diperjual belikan.

“Saya berpesan kepada para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tingkatkan skill dan berusaha keras untuk bisa meningkatkan prekonomian kita,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DKP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita mengucapkan terimakasih  kepada Pemerintah daerah Kabupaten Berau atas kerjasama dalam penyelenggara kegiatan ini, dan ucapan Terimakasih juga kepada narasumber yang diharapkan nantinya dapat memberikan pencerahan kepada semua peserta dari materi-materi yang disampaikan.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan baik sesuai dengan yang kita inginkan,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan fasilitas sertifikat halal untuk UMKM, pelaku usaha secara gratis oleh MUI melalui UINSI. Juga bekerjasama dengan UINSI di tahun 2023 ini mendapatkan jatah 4000 sertifikasi dan baru 300 yang dikeluarkan dengan prioritas pelaku usaha perempuan dengan syarat dan ketentuan yg berlaku.

“Kami dari pemerintah provinsi memfasilitasi mendapatkan kemudahan untuk pelaku usaha perempuan,” katanya.

Ia berharap, nantinya bisa terbentuk asosiasi atau perkumpulan untuk usaha-usaha kuliner karena dalam pembinaannya itu lebih mudah. Kita perlu berbenah karena sebentar lagi IKN walaupun bukan daerah penyangga IKN tetapi kita tetap perlu pengembangan industri perumahan berbasis ekonomi kreatif,’ pungkasnya.(*)