BERAU TERKINI – Sekda Berau Muhammad Said memastikan TPP untuk ASN Pemkab Berau tak dipangkas di tengah efisiensi anggaran.
Beberapa pemerintah daerah di Indonesia mulai mengambil langkah ekstrem akibat tekanan fiskal, mulai dari pemotongan hingga penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bahkan, ada daerah yang merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sekda Berau Muhammad Said, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sempat menjadi perhatian dalam rapat koordinasi para sekretaris daerah pada Oktober 2025 lalu.
Di mana dalam forum tersebut, tercatat sekitar 143 daerah menyatakan tidak sanggup menghadapi kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak pada belanja pegawai.
“Ada yang melakukan penghapusan TPP, ada yang memangkas, bahkan ada yang sampai merumahkan PPPK. Alternatif lain juga ada yang mengembalikan gaji PPPK menjadi seperti PTT,” jelasnya pada Berauterkini.co.id, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Pemkab Berau berupaya agar kebijakan serupa tidak terjadi di Berau.
Menurut Muhammad Said, hingga saat ini kondisi keuangan daerah masih relatif terkendali dan belum menyentuh batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita mengupayakan yang terbaik supaya tidak sampai terjadi penghapusan TPP. Dari kemampuan anggaran kita, belanja pegawai masih di bawah 30 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini keuangan daerah masih ditopang oleh dana TKD dari pemerintah pusat.
Namun, kekhawatiran muncul apabila dana transfer tersebut mengalami penurunan, sementara jumlah dan besaran belanja pegawai tetap.
“Kalau pendapatan berkurang, sementara belanja pegawai tetap, maka persentasenya bisa naik di atas 30 persen. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Kemendagri sampai 2027, bahwa penganggaran harus di bawah 30 persen,” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Berau sebelumnya telah melakukan penyesuaian dengan mengurangi belanja modal agar TPP tidak terpangkas.
Namun, ia mengakui kondisi ke depan masih penuh tantangan, terutama jika terjadi pemotongan anggaran yang lebih besar.
“Kita belum sampai pada tahap rasionalisasi. Tapi tentu akan dilakukan upaya maksimal terlebih dahulu. Tahun lalu kita sudah mengurangi belanja modal supaya TPP tidak terpangkas,” katanya.
Said menambahkan, pemerintah daerah berharap ada solusi dari pemerintah pusat untuk mengatasi tekanan fiskal yang dirasakan daerah.
“Memang ini jadi persoalan di banyak daerah. Tapi Insyaallah mudah-mudahan ada solusinya,” pungkasnya.(*)
