TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati Sri Juniarsih, mengatakan akan mempertimbangkan untuk Berau lebih baik .
Sebelumnya, Bupati yang akrab dipanggil Umi Sri itu, menghadiri undangan Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian rekomendasi terhadap KPJ Bupati Berau, Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Berau, Bedungun, Senin (29/4/2024).
Dalam agenda itu, Umi Sri, menyampaikan pihaknya akan mempertimbangkan seluruh masukan dari DPRD terkait pembangunan daerah atas rekomendasi telah dituliskan dalam naskah rekomendasi LKPJ.
Menjalankan rekomendasi di pemerintahan yang akan datang, menurutnya, bentuk dari sinergitas pemerintah, baik dari level eksekutif maupun legislatif dalam mengejar visi misi pemerintah daerah.
“Akan kami pertimbangkan dan rumuskan dengan sebaik-baiknya untuk Berau lebih baik lagi,” kata Umi Sri, saat ditemui awak media usai mengikuti rapat paripurna.
Dalam catatan rekomendasi tersebut, disinggung ihwal keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak warga “Bumi Batiwakkal” di sektor pendidikan dan kesehatan.
Bupati menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah daerah semakin serius dalam menangani masalah pendidikan di Berau, termasuk juga dalam mengatur strategi kebijakan penggunaan anggaran daerah yang pada tahun ini diklaim sudah cukup besar.
“Secara budgeting, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang sudah cukup besar,” tuturnya.
Anggaran yang dikelola pemerintah daerah dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 triliun.
Besaran dana itu dipastikan pendidikan akan dirasakan oleh setiap insan warga “Bumi Batiwakkal”. Selain anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan daerah di sektor lainnya.
PunSelan itu, soal pendidikan dan kesehatan, kata Umi Sri, masuk dalam 18 program prioritas yang pada tahun ini akan dituntaskan. Targetnya, terciptanya SDM yang unggul di Berau pada masa yang akan datang.
“Ini yang menjadi prioritas kita semua saat ini,” terangnya.
Sementara itu, dalam catatan rekomendasi yang disampaikan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, disebutkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di kawasan perkotaan dibanding perkampungan masih terjadi perbedaan perlakuan.
Keberadaan sekolah unggulan dianggap menjadi tolok ukur dalam perwujudan visi pemerintah daerah. Sebab, saat ini pemerintah daerah belum memastikan pemerataan sekolah unggulan di Berau.
Menurut data yang dipaparkan, tercatat di Berau memiliki 11 sekolah unggulan yang terbagi di dua kecamatan saja. Yang mana seharusnya 11 kecamatan lainnya dapat didorong untuk mendapatkan fasilitas serupa.
“Harusnya menyebar di setiap kecamatan, sehingga setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan,” kata Madri dalam catatannya.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Berau didorong untuk memastikan pelayanan kesehatan yang beroperasi selama 24 jam yang terbagi di setiap kecamatan di Berau.
Selain itu, para pengguna asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis, harus diberikan kualitas layanan dan ketersediaan obat yang memadai.
“Diperlukan standarisasi pelayanan kesehatan yang merupakan standardisasi minimal dalam melayani kesehatan,” tegasnya. (*/ADV)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
