BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu, Kecamatan Biatan, terkait polemik tapal batas wilayah dengan Kutai Timur yang kembali memanas.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, usai menggelar rapat bersama Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu, Rabu (4/3/2026).
Dalam waktu dekat, Pemkab Berau akan bersurat secara resmi kepada aparat keamanan untuk memperkuat pengamanan di lapangan.
“Kami akan meminta pengamanan kepada seluruh kesatuan yang ada di Berau, baik TNI, Polri, Brimob, Armed maupun Satpol PP, untuk menjaga kondisi di lapangan agar tidak terjadi konflik horizontal,” tegas Said.
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menyusul meningkatnya tensi di wilayah yang berbatasan dengan Kutim.
Pengamanan bahkan disebut akan mulai dilakukan segera setelah surat resmi dilayangkan.
Tak hanya itu, Pemkab Berau juga akan bersurat kepada Pemkab Kutim agar memberikan edukasi dan pemahaman kepada warganya guna mencegah adanya penyerobotan atau klaim sepihak terhadap wilayah Berau.
Said menegaskan, berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, batas wilayah tersebut sudah jelas masuk dalam administrasi Kabupaten Berau.
“Tidak ada toleransi. Dari sisi aturan dan peraturan, itu wilayah Kabupaten Berau. Batasnya sudah tegas, tidak ada perubahan,” ujarnya.
Karena persoalan ini melibatkan dua kabupaten, Pemkab Berau juga akan meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk menurunkan tim penanganan batas wilayah dari provinsi.
Tim tersebut nantinya akan turun langsung ke lapangan dengan pendampingan dari kedua pemerintah kabupaten.
Koordinasi lintas daerah pun disebut sudah berjalan. Asisten I Setkab Berau telah berkomunikasi dengan pihak Pemkab Kutim.
Sementara, jajaran Polres dan Kodim Berau juga telah berkoordinasi dengan institusi serupa di Kutai Timur.
Di sisi lain, untuk menjaga situasi tetap kondusif, camat dan kepala kampung diminta aktif memantau kondisi di lapangan.
Bahkan, kedua kepala kampung telah sepakat menyiapkan posko sebagai tempat bagi tim pengamanan yang akan bertugas.
Terkait adanya warga yang memilih bertahan di Kantor Bupati Berau untuk menunggu kepastian tindak lanjut, Said menyatakan hal tersebut tidak menjadi persoalan.
“Silakan saja kalau mereka ingin menunggu kepastian. Insya Allah pasti kita tindak lanjuti,” katanya.
Ia juga menanggapi adanya keributan kecil sebelum rapat dimulai.
Menurutnya, hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam situasi penuh emosi.
“Itu manusiawi. Tidak perlu dibesar-besarkan,” ucapnya.
Said menambahkan, persoalan batas wilayah ini sebenarnya telah melalui proses panjang, bahkan sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri.
Secara administratif antar pemerintah disebut sudah clear, namun terdapat kelompok masyarakat tertentu yang mencoba mengklaim wilayah di luar administrasi mereka.
“Ini bukan Pemerintah Kutai Timur, tapi kelompok tertentu yang ingin mengambil wilayah tersebut. Dan ini sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian,” pungkasnya. (*)
