BERAU TERKINI – Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di Berau didorong menjadi geopark nasional.
Pemkab Berau terus mendorong percepatan penetapan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat sebagai Geopark Nasional. Kawasan ini mencakup dua kabupaten, yakni Berau dan Kutai Timur, dengan sebagian besar situs geologi berada di wilayah Berau.
Sekda Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa di Berau terdapat 15 situs geologi yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, mulai dari Kelay hingga Biduk-Biduk, serta tiga situs tambahan di Kepulauan Maratua.
“Dengan pengusulan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat ini, kita berharap penetapannya sebagai Geopark Nasional dapat membawa manfaat besar, baik untuk kegiatan riset, peningkatan pendapatan daerah, hingga pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya pada Berauterkini.co.id
Menurut Muhammad Said, proses pengusulan Geopark dilakukan melalui pemerintah provinsi sebagai koordinator, sementara badan pelaksana ditetapkan oleh gubernur, yang terdiri dari perangkat daerah di Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
Sehingga kedua daerah ini bekerja secara bersama dan paralel untuk memenuhi seluruh persyaratan sesuai target nasional.
“Tahun depan, Geopark Sangkulirang–Mangkalihat menjadi satu-satunya kawasan di Indonesia yang diusulkan untuk penetapan Geopark Nasional. Koordinasi sejauh ini berjalan baik,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan rapat dan pendampingan kunjungan di kawasan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Dinas ESDM Kaltim, Dewan Pakar Geopark, serta perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanganuan Nasional (Bappenas).
Turut hadir secara daring dalam kegiatan tersebut, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Togu Santoso Pardede, Perencana Ahli Pertama Alief Bani Ghazi, Pranata Komputer Ahli Pertama Choirul Iman, serta Jasmine Amelia selaku jasa konsultan.
Said menambahkan, setelah rapat ini akan dilakukan kunjungan lapangan selama dua hari untuk meninjau kondisi di lapangan serta memberikan pendampingan dan catatan perbaikan.
“Setelah tahap ini, akan ada tim khusus yang melakukan penilaian resmi, yang diperkirakan berlangsung pada awal tahun 2026,” pungkasnya.(*)
