BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau akan mengalami penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 karena adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, beberapa waktu lalu menyebut APBD Berau pada tahun depan kemungkinan akan ada di kisaran Rp2,6 triliun, di mana sekitar Rp1,3 triliun akan habis untuk belanja pegawai.
Namun, di tengah isu pemangkasan dana transfer pusat itu, Pemkab Berau bisa mencontoh apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana memangkas pengeluaran yang tak mendesak untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalami pemangkasan dana dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp2,45 triliun. Sedangkan, kabupaten/kota mengalami pemangkasan kurang lebih Rp2,7 triliun.
Kang Dedi Mulyadi atau KDM, menyatakan, untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemprov Jabar akan melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai lini, mulai dari pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga pembatasan penggunaan listrik.
Langkah itu dilakukan agar dana yang tersedia bisa difokuskan pada program prioritas masyarakat.
Menurut KDM, jika Pemprov Jabar tetap berpegang pada pola anggaran lama, maka pembangunan berisiko terhenti. Oleh karena itu, KDM memilih memangkas berbagai kegiatan rutin pemerintahan.
“Dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Misalnya kegiatan perjalanan dinas, ya sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi dikutip dari rekaman video, Senin (13/10/2025).
Dedi mengatakan, pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga akan dikurangi hingga 75 persen dan pemakaian media digital serta internet akan dibatasi hanya untuk kepentingan dinas.
“Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih,” ungkapnya.
Sekretaris Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan, pemangkasan akan dilakukan terhadap berbagai pos anggaran, mulai dari konsumsi tamu hingga penggunaan listrik di malam hari.
Meski begitu, Herman memastikan tidak akan ada pemangkasan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
“Tidak (pengurangan) ya. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik,” katanya.
Herman menegaskan, tenaga paruh waktu tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, perubahan status menjadi penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemprov Jabar juga tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen APBD Murni Berau 2025, anggaran belanja pegawai Pemkab Berau mencapai Rp1,012 triliun. Selain itu, belanja perjalanan dinas sekitar Rp191 miliar.
Lalu, belanja makanan dan minuman rapat mencapai Rp21 miliar, belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp4,19 miliar, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp17,3 miliar.
Belanja pakaian dinas harian tercatat mencapai Rp1,25 miliar. Belanja pakaian batik tradisional Rp2,03 miliar. Belanja pakaian olahraga Rp1,84 miliar. (*)
