BERAU TERKINI – Pemerintah Pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah mulai 2026, Pemkab Berau lakukan antisipasi.
Pemkab Berau mulai bersiap menghadapi kemungkinan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.
Meski kebijakan tersebut belum final, namun pemototongan TKD menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah dan pelaksanaan berbagai program prioritas.
Sekda Berau, Muhammad Said mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah antisipatif agar roda pemerintahan Berau dan pelayanan publik tetap berjalan optimal jika skenario tersebut benar-benar terjadi.
Terlebih, Said bilang, beberapa program prioritas Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi ternyata turut membebankan sebagian pembiayaan operasionalnya kepada pemerintah kabupaten.
“Memang ada informasi terkait pemotongan TKD itu yang kami dengar, meskipun belum final. Maka tentunya kita perlu bersiap kalau itu benar terjadi, karena pembiayaan semakin besar,” kata Said saat dihubungi Berauterkini.co.id, Kamis (5/9/2025).
“Apalagi ada program Pemerintah Pusat seperti MBG, KMP, dan SR yang ternyata sebagian operasionalnya dibebankan ke APBD. Ini hampir semua daerah akan berimbas,” ujarnya.
Pemkab Berau berharap kabar pemotongan TKD itu tidak benar-benar terealisasi. Namun, jika kebijakan tersebut memang harus terjadi, maka Pemkab Berau akan melakukan langkah rasionalisasi pada sisi belanja yang sudah disepakati sebelumnya.
“Kalau memang dilaksanakan, jelas kita terdampak ke APBD. Komposisi APBD kita saja masih sangat bergantung pada transfer, baik dari pusat maupun provinsi,” imbuhnya.
Untuk itu, Said menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya yaitu, dengan melakukan rasionalisasi berbagai kegiatan. Di sisi lain, ia bilang, pemerintah tetap akan memprioritaskan penyelesaian kewajiban dasar, terutama hak ASN.
“Jadi strategi yang pertama, kita akan lakukan rasionalisasi kegiatan. Kedua, kita upayakan hak ASN bisa diselesaikan. Gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran harus dipastikan tersedia anggarannya,” tegasnya.
Said menilai bahwa tantangan fiskal ke depannya juga akan semalkn kompleks. Pasalnya, efisiensi yang sudah dilakukan tahun lalu bisa kembali terulang apa ila penurunan transfer benar terjadi.
Selain itu, dia juga menilai bahwa kondisi itu tentu akan memengaruhi ruang fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.
“Misalnya saja pelaksanaan efisiensi kemarin, kita sudah lakukan rasionalisasi. Jadi kita khawatir, kalau ada pemotongan lagi, tentu akan ada rasionalisasi tambahan. Sementara di sisi lain, ada program Pemerintah Pusat dan provinsi yang juga membutuhkan anggaran daerah,” jelasnya.
Adapun dampak paling terasa menurutnya, akan muncul pada program pembangunan infrastruktur. Hal ini lantaran belanja infrastruktur umumnya menyerap anggaran cukup besar, sehingga ketika terjadi penurunan TKD, sektor inilah yang paling mungkin dikurangi porsinya.
“Kalau memang kebijakan pemotongan TKD ini benar terjadi, pekerjaan infrastruktur pasti terdampak. Mudah-mudahan kalau ada penurunan tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.
Kendati begitu, Said mengatakan bahwa Pemkab Berau masih memandang situasi ini dengan optimisme. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap mencari solusi terbaik untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Tapi meski begitu, sampai saat ini kita masih optimistis. Tetapi kalau memang terjadi, kita siap. Prinsipnya, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” kata Said.
Ia menyebutkan Pemkab Berau terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Kemenkeu untuk memperoleh informasi terkini terkait kebijakan fiskal nasional. Selain itu, komunikasi intensif juga dibangun dengan DPRD Kabupaten Berau sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan penganggaran.
