BERAU TERKINI – Kabar pemekaran kawasan pesisir selatan Berau kembali bergulir setelah Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Andi Sofyan Hasdam, datang ke Bumi Batiwakkal beberapa waktu lalu.
Kedatangan Wali Kota Bontang Periode 2001-2011 itu untuk memastikan dokumen Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Berau Pesisir Selatan dapat kembali diperbaharui agar diperjuangkan di pemerintah pusat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan pemerintah dengan Andi Sofyan Hasdam.
“Saya baru mendarat dan langsung hadiri rapat paripurna ini,” kata Sri Juniarsih.
Meski demikian, Sri tak pernah menutup diri terkait dengan perjuangan warga pesisir tersebut yang ingin dimekarkan.
Dia mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dalam proses pengajuan DOB tersebut.
Dia mengaku kerap menerima masukan dan laporan saat bertemu langsung dengan warga pesisir terkait usulan DOB.
“Saya sering mendengar usulan itu dari masyarakat pesisir,” ucapnya.
Akan tetapi, pengusulan dan pengawalan berkas DOB bukan pekerjaan mudah. Sebab, masih banyak regulasi yang mesti dilalui sebelum wilayah pesisir resmi menjadi kabupaten sendiri.
Sri menyatakan mendukung wacana tersebut, namun pemerintah tetap harus melakukan kajian dan mempertimbangkannya dengan matang.
Sebelumnya, pada Kamis (28/9/2025), Ketua Komite I DPD, Sofyan Hasdam, menyampaikan bersedia mengawal proses pemekaran wilayah Berau Pesisir Selatan. Hanya saja, dibutuhkan komitmen para petinggi daerah untuk merestui usulan tersebut.
Usulan DOB sendiri telah ditandatangani pada 2011 oleh Bupati Berau periode 2005-2015, Makmur HAPK, bersama Ketua DPRD Berau yang saat itu dijabat oleh Elita.
Dokumen itu juga yang saat ini masih dijaga oleh tim percepatan pemekaran DOB Berau Pesisir Selatan.
Dia mengungkapkan, sudah bertemu dengan tim tersebut dan berkomitmen untuk tetap mengawal dokumen hingga kawasan Berau pesisir bisa berdiri menjadi pemerintahan sendiri.
“Tapi bola panas ini berada di pemerintah daerah, komitmen itu yang harus kami pastikan lagi,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaharui dokumen tersebut dan menyatakan tetap memiliki komitmen yang sama dengan pejabat yang menandatangani dokumen CDOB tersebut.
“Itu yang penting. Kalau Deded (Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto) sudah saya temui, katanya akan dipelajari lebih lanjut,” bebernya.
Bila usulan itu berjalan, maka Berau sebagai daerah induk mesti memberikan subsidi untuk membantu proses pembentukan wilayah tersebut.
Selain itu, Berau diwajibkan memberikan dana hibah untuk membantu proses pembangunan selama dua tahun.
Dia menegaskan, komitmen pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar perjuangannya sebagai senator dapat memberikan dampak yang berarti terhadap pembangunan di daerah.
“Jangan sampai, kami koar-koar di sana, lalu ini tidak disetujui oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Dalam usulan itu, setidaknya terdapat lima kecamatan yang telah dituliskan, termasuk Kecamatan Tabalar, yang dikabarkan tak lagi ingin memisahkan diri dengan Berau.
“Standarnya lima kecamatan, kalau ada yang keluar, tinggal memastikan dimasukkannya kecamatan baru untuk syarat berdirinya kabupaten baru,” pungkasnya. (*)
