BERAU TERKINI – Kabar pengurangan bobot pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat ke Kalimantan Timur dan 10 kabupaten/kota lainnya berhembus pasca pertemuan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan 17 gubernur, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada 7 Oktober 2025.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengaku menerima informasi terkait rencana pemotongan dana perimbangan hanya sebesar 30 persen dari rencana semula 70 persen.

“Kalau di Kaltim potongan anggarannya berkurang, pasti akan berdampak pada bantuan keuangan ke Berau,” kata Sri Juniarsih, Senin (13/10/2025).

Dia menegaskan, informasi tersebut juga menerangkan Kabupaten Berau menjadi bagian dari daerah yang tak mendapatkan pemangkasan anggaran yang besar, yakni hanya 30 persen.

“Ini juga kabarnya berlaku untuk Berau, dana pusat tak dipotong sampai 70 persen,” ujarnya.

Sri Juniarsih menyebut hal itu menjadi kabar positif. Pasalnya, pemerintahan yang baru berjalan enam bulan harus menggeber program yang telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami butuh anggaran itu untuk program yang pro ke masyarakat,” tuturnya.

Meski begitu, Sri menyadari, kabar tersebut bukan keputusan bulat dari pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah masih harus mempersiapkan segala opsi memastikan keadilan dalam pengelolaan anggaran bila dipangkas.

“Tapi kami tetap harus memastikan pemerintah memiliki langkah strategis untuk itu,” ucapnya.

Dia menyampaikan, seluruh daerah penghasil di Kaltim sudah sewajarnya tak mendapatkan kebijakan pemotongan anggaran tersebut, termasuk Berau.

Sebab, pengerukan sumber daya alam yang ada di Berau berdampak langsung terhadap masyarakat. Sehingga sudah sewajarnya menerima hasil dari dana yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut.

Dia mengatakan, Berau merupakan daerah yang diproyeksikan mengalami penyusutan APBD 2026 dari Rp5,6 triliun menjadi Rp2,6 triliun.

Hanya saja, saat ini belum terdapat angka pasti yang dapat diterangkan pada publik mengingat proses penentuan kebijakan anggaran masih bergulir di pemerintah pusat.

“Ini yang masih kami bahas dalam internal,” sebutnya. (*/Adv)