BERAU TERKINI – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi satu dari dua partai yang saat ini menolak kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Diketahui, penolakan serupa juga datang dari Partai Buruh yang sedari awal menentang perubahan metode pemilihan tersebut. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui belum mengambil sikap dan masih dalam tahap melakukan kajian.
Wacana pilkada tidak langsung ini menjadi topik hangat yang ramai dibahas oleh politisi nasional. Isu ini mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Wacana tersebut mendapat dukungan sejumlah partai di parlemen, seperti Gerindra, Demokrat, NasDem, dan PAN.
Merespons wacana itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Berau, Rudi P. Mangunsong, tegas menyatakan bila pilkada tak langsung diberlakukan, hal itu menguatkan narasi kemunduran peradaban demokrasi di Indonesia. Menurutnya, hal itu sama saja kembali ke masa Orde Baru.
“Kita akan kembali ke zaman Orde Baru, peradaban kita mundur kalau pemilihan tak langsung,” kata Rudi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan, sikap kader di daerah tegak lurus dengan sikap pengurus di tingkat nasional. Partai Wong Cilik itu tegas menolak dan tetap ingin memberikan partisipasi luas kepada masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Karena partisipasi masyarakat adalah kunci dalam sistem demokrasi,” tegasnya.
Sistem pemilihan tak langsung pernah berjalan di Indonesia ketika Orde Baru berkuasa. Padahal, para pemimpin nasional telah menyepakati bahwa konsep tersebut keliru dalam sistem negara demokrasi.
“Bila sistem pemilihan saat ini dianggap belum efektif, maka diberikan evaluasi. Bukan menghilangkan sistemnya,” terang Rudi.
Narasi mengenai pesta demokrasi yang mahal memang deras digulirkan oleh para politisi nasional. Menurut Rudi, narasi itu ada benarnya. Namun, bukan berarti solusinya adalah mengganti metode pemilihan langsung yang saat ini masih berlaku.
Evaluasi perlu dilakukan, mulai dari penyelenggara dan pengawas pemilu, hingga partai peserta pemilu yang mesti menjaga ruh sistem pemilu saat ini. Terpenting, ia meyakini masih banyak pemilih yang menentukan pilihan karena tahu rekam jejak para calon.
Sehingga, pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi publik dinilai lebih penting ketimbang memundurkan peradaban demokrasi di Indonesia.
“Mulai dari hulu sampai hilir, harus komitmen untuk menjaga pemilu yang Luber Jurdil,” kata Rudi.
Sebagai politisi yang sudah enam periode duduk di kursi dewan, ia mengaku sempat mengikuti metode pemilihan tak langsung. Saat itu, ia menyebut evaluasi terberat ada pada ketersediaan tokoh yang tidak diketahui asal-usulnya.
“Karena kita hanya disajikan oleh tokoh yang tak populer, masyarakat tak mengenal pemimpinnya. Kan bisa kacau,” ujarnya. (*)
