BERAU TERKINI – Walikota Samarinda Andi Harun menegaskan dirinya tak akan menghindari pertanyaan publik soal mobil dinas mewah Land Rover Defender.
Ia menyadari bila ini merupakan bagian dari letupan publik setelah mobil dinas mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ramai dibahas.
Akan tetapi, sebagai kepala dearah, dia tak akan menghindari pertanyaan apapun bila berkaitan dengan kebijakan publik.
Sebab ia sadar, bila dirinya akan menjadi ‘rule model’ para anak buahnya yang bekerja di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Saya tidak akan menghindar, kalau ada problem kami berdiri di depan,” kata Andi Harun.
Jika menurut publik dan terbukti salah di mata hukum, sebagai kepala daerah dia berkomitmen untuk memberikan pengakuan kepada publik secara terbuka.
“Karena kebenaran juga bisa datang dari teman-teman media,” ucap dia.
Pemkot Samarinda menggelontorkan anggaran senilai Rp160 juta per bulan untuk melakukan sewa kendaraan mewah tersebut.
Sewa kendaraan itu sudah berjalan dari 2023 sampai saat ini.
Bila diakumulasi, Pemkot Samarinda sudah menggelontorkan anggaran senilai Rp7 miliar untuk belanja sewa kendaraan mewah.
Angka tersebut tak beda jauh dengan belanja mobil mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan nilai Rp8,5 miliar.
Kendati mobil mewah itu tak jadi dipakai dan sudah dikembalikan ke vendor beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Mobil dinas mewah Land Rover Defender yang disewa senilai Rp160 Juta per bulan, bermula dari keinginan belanja modal senilai Rp4 miliar.
Saat ini, mobil dinas mewah itu mendapatkan sorotan publik.
Bila sebelumnya publik Kaltim menyorot mobil mewah Gubernur Rudy Mas’ud, kini giliran Walikota Samarinda Andi Harun.
Seperti dilaporkan Selasar, rencana belanja mobil dinas Rp4 miliar harus dibatalkan karena dealer resmi tak dapat mengeluarkan kendaraan plat merah.
Rencana itu telah dimasukkan dalam belanja pemerintah dan terdata di Inaproc.
“Jadi skema berubah, dari beli mobil baru jadi sewa,” kata Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang.
Lebih detil, disebutkan data dengan kode RUP 40859112, terdapat paket belanja modal kendaraan bermotor penumpang untuk kendaraan dinas dengan pagu anggaran senilai Rp4 miliar.
Rencana tersebut direncanakan berjalan pada Maret 2023 lalu.
Namun, rencana pembelian tersebut tidak terealisasi.
Pemerintah Kota Samarinda kemudian mengalihkan kebutuhan kendaraan operasional kepala daerah ke skema penyewaan kendaraan dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan.
“Jadi semulanya kami memang mau belanja mobil baru, sewa ini alternatif,” beber dia.
