BERAU TERKINI – Upaya penanganan stunting di Kabupaten Berau menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten dalam tiga tahun terakhir.
Meskipun terdapat kendala teknis, kinerja Pemkab Berau dinilai progresif dalam memperbaiki gizi anak di daerah.
Statistik menunjukkan nilai penanganan stunting Berau terus mengalami kenaikan. Pada 2023, nilai penanganan berada di angka 55,12 atau peringkat kedelapan di Kaltim.
Setahun berikutnya atau pada 2024, nilainya naik signifikan menjadi 88 dan berada di peringkat ketujuh di Kaltim.
Kemudian, pada 2025, nilainya bertambah menjadi 94, meski peringkat turun menjadi ke-10 se-Kaltim.
Peningkatan nilai absolut dari 55,12 menjadi 94 menunjukkan adanya kinerja positif yang signifikan dari pemerintah daerah dalam memperbaiki gizi anak.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengakui, proses transisi dan perubahan nomenklatur dalam pencatatan data stunting berjalan lambat dikenali oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Berau.
“Kita baru mengetahui itu, sehingga agak kesulitan menentukan dan mencari sumber data,” kata Gamalis, Kamis (11/12/2025).
Namun, menurut Gamalis, tidak ada kata terlambat. Dengan aturan standar yang baru, pemerintah kini memiliki kesempatan untuk lebih leluasa mengkalibrasi data penting yang dijadikan rujukan penilaian penanganan stunting di Kaltim.
“Kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan kinerja,” ucapnya.
Gamalis menegaskan, saat ini fokus utama adalah peran aktif semua tim untuk memaksimalkan program bagi anak-anak yang berpotensi mengalami stunting.
Ia menyerukan kepada setiap lembaga yang tergabung dalam TPPS, mulai dari OPD teknis hingga komunitas, untuk membangun komunikasi yang lebih intens dan sinergi antar lembaga.
“Komunikasi dan tanggung jawab untuk mengisi kebutuhan data terpadu, mesti dikerjakan setiap lembaga yang terlibat di dalam TPPS. Harus kita bangun sinerginya,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan terjun langsung untuk memastikan data yang dibutuhkan dari Puskesmas, Kecamatan, hingga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah tulang punggung pengawalan 1.000 hari pertama lahir para bayi di Berau.
Situasi data ini mendorong Pemkab Berau untuk segera memberikan pelatihan bagi para tenaga administrasi di 13 kecamatan agar memahami proses pengolahan data yang diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Para tenaga tersebut bertugas memastikan keaktifan dalam memberikan laporan berkala terkait dengan delapan aksi konvergensi stunting di Berau.
Delapan aksi konvergensi itu meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi desa, pembinaan kader, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta reviu kinerja tahunan.
“Secara keseluruhan, delapan aksi konvergensi ini akan dipantau dan dilaksanakan langsung oleh TPPS,” tegasnya.
Dia berharap setiap elemen TPPS memahami tanggung jawabnya untuk memberikan pelaporan progres secara aktif dan berkelanjutan. (*)
