BERAU TERKINI – Kepala Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Bunyamin, protes kepada oknum pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau yang tak pernah melibatkan pemerintah kampung ketika ada proyek yang masuk wilayahnya.
Selain tak ada pemberitahuan, Bunyamin menuturkan, terkadang proyek yang dikerjakan juga bukan merupakan usulan prioritas pemerintah kampung.
“Setiap ada kegiatan atau proyek yang dikerjakan di kampung, kami selaku pemerintah kampung seperti dibelakangi. Seharusnya pamit ketika akan melakukan kegiatan,” tegas Bunyamin, Minggu (24/8/2025).
Dia mengatakan, kejadian itu bukan kali pertama terjadi tahun ini. Tahun sebelumnya juga sering terjadi.
Dirinya mengaku tidak ingin menghambat program pembangunan pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan usulan pemerintah kampung dan masyarakat Sukan Tengah.
Akan tetapi, pihaknya ingin dihargai sebagai tuan rumah. Dengan adanya pemberitahuan, pihaknya juga membantu melakukan pengawasan kegiatan yang dikerjakan.
“Saya sudah sampaikan protes itu ke pihak PUPR dan ada salah seorang konsultan kegiatan sudah minta maaf dan mengakui salah, tapi yang bikin saya jengkel tiap tahun berulang,” katanya.
“Sebenarnya kalau bagus pekerjaannya, kami tutup mata saja. Tapi kalau tidak bagus, kami dari pemerintah juga akan ikut terseret,” tambahnya.
Benyamin juga mengakui, tak hanya dirinya yang protes dengan kondisi tersebut. Sejumlah kepala kampung di berbagai wilayah juga memiliki keluhan yang sama.
Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan protes terbuka terkait hal itu ke Pemerintah Kabupaten Berau.
Selain itu, polemik ini juga sudah sampai ke Bupati Berau dan mengagendakan akan menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat.
“Setidaknya ada lima kepala kampung yang sudah setuju untuk melakukan aksi protes itu. Tinggal tunggu waktu saja,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Hendra Pranata, mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi keberatan Kepala Kampung Sukan Tengah Minggu siang.
Namun, dirinya tidak mengetahui pasti kegiatan apa dan siapa oknum DPUPR, konsultan, dan kontraktor yang dianggap tidak punya etika tersebut.
Namun, pihaknya memastikan akan melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kegiatan mana yang dipermasalahkan.
“Ada dua pengelola kegiatan yang ditelepon, namun mereka mengaku baik-baik saja dengan pemerintah kampung. Bahkan, lokasinya ditunjukkan sama kepala kampung langsung,” katanya.
Meski begitu, dia menyebut ada juga kegiatan, yakni saat penyampaian surat untuk penempatan material bangunan, yang sepertinya terjadi kesalahpahaman.
“Itu ada kesalahan ketik terkait lokasi penyimpanan material. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud atau bukan. Yang jelas, kami minta maaf sebesar-besarnya dan kami juga berupaya akan menghubungi kepala kampung agar masalah ini tidak melebar,” pungkasnya. (*)
