BERAU TERKINI – Disbun Berau menjaring petani yang akan menerima bantuan berupa bibit kakao dan kelapa dari Mentan Amran Sulaiman.
Komitmen bantuan 200 hektare bibit kakao dan 200 hektare bibit kelapa dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Berau yang disampaikan langsung Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam Rakernas ke-17 APKASI di Batam, mulai ditindaklanjuti di tingkat daerah.
Kepala Disbun Berau, Lita Handini, mengatakan pihaknya kini bergerak cepat menyiapkan langkah teknis, khususnya dalam penjaringan petani dan kelompok tani yang akan menjadi penerima bantuan tersebut.
“Setelah Ibu Bupati menyampaikan langsung permohonan di Rakernas APKASI dan direspons dengan penambahan menjadi 200 hektare, tugas kami di daerah adalah memastikan kesiapan petaninya,” kata Lita pada Berauterkini.co.id
Ia menjelaskan, awalnya Pemkab Berau hanya mengusulkan 100 hektare kakao dan 100 hektare kelapa. Namun karena respons kementerian sangat positif, kuota bantuan digandakan.
“Kita minta 100, tapi dikasih 200. Ini tentu kabar baik, tapi konsekuensinya kami harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan data dan calon penerima yang memenuhi syarat,” ujarnya.
Lita Handini menegaskan, bantuan dari pemerintah pusat mensyaratkan petani tergabung dalam kelompok tani berbadan hukum, memiliki lahan jelas, serta mampu menyusun proposal.
Karena itu, Disbun Berau saat ini tengah melakukan pendataan intensif di lapangan. “Kalau 100 hektare, targetnya sudah ada. Karena jadi 200 hektare, kami harus menjaring tambahan petani kakao dan kelapa yang benar-benar siap,” jelasnya.
Untuk komoditas kelapa, Lita menyebutkan total luas kelapa dalam di Berau mencapai 2.310 hektare dan tersebar hampir di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi terbesar di Biduk-Biduk sekitar 1.400 hektare, disusul Maratua sekitar 204 hektare.
Namun, sebagian besar kelapa di wilayah pesisir tersebut sudah berusia tua sehingga perlu dilakukan regenerasi.
“Banyak kelapa di Biduk-Biduk dan Maratua sudah berumur di atas 30 tahun, tinggi, dan sulit dipanen. Karena itu kami dorong kelapa genjah yang cepat berbuah dan lebih mudah dikelola,” katanya.
Jenis kelapa yang diusulkan adalah kelapa genjah entok, yang mulai berproduksi pada usia sekitar tiga tahun dan dapat ditanam dengan sistem tanam sela, tanpa harus menebang kelapa lama secara langsung.
Selain fokus produksi, Pemkab Berau juga mendorong pengembangan hilirisasi, sejalan dengan arahan Rakernas APKASI.
Lita menyebut kelapa dan kakao memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai produk turunan.
“Kelapa bisa diolah jadi minyak goreng, sabun, cocopeat, sampai kerajinan. Kakao juga sudah kita tetapkan di beberapa desa sebagai sentra pengolahan cokelat. Jadi bantuan ini tidak berhenti di hulu, tapi kita dorong sampai hilir,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan kelapa untuk konsumsi dan industri lokal di Berau saat ini bahkan masih belum tercukupi, sehingga peluang pasar sebenarnya sudah tersedia tanpa harus bergantung pada ekspor.
“Kalau ekspor itu nanti. Sekarang yang penting petani konsisten dulu membangun kebun. Pasarnya di daerah saja masih terbuka lebar,” ujarnya.
Pemkab Berau menargetkan realisasi bantuan tersebut dapat berlangsung pada tahun 2026, sesuai dengan komitmen yang disampaikan Menteri Pertanian dalam Rakernas APKASI.
“Kuncinya sekarang ada di kesiapan petani dan dukungan kampung. Kalau masyarakat mau, pemerintah siap mengawal,” pungkasnya.(*)
