BERAU TERKINI – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang proyek pembangunan kereta cepat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tidak akan digunakan untuk pembayaran utang proyek pembangunan kereta cepat.
Menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kereta cepat berada di bawah PT KCIC yang merupakan anak usaha BUMN PT KAI.
Karena itu urusan pembayaran utang seharusnya berada di ranah Badan Pengelola Investasi Danantara yang kini juga mengelola BUMN.
“KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa datang Rp 80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari Beritasatu.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi,” jelasnya.
Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan pentingnya pemiasahan tanggung jawab antara proyek swasta dan pemerintah sehingga risiko bisnis tidak selalu dibebankan kepada keuangan negara.
“Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” ujarnya.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak berencana menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo Hadi dikutip dari Beritasatu.
Dia mengatakan, kehadiran kereta cepat memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.
Ke depan, pemerintah menginginkan trase kereta cepat diperpanjang tidak hanya rute Jakarta ke Bandung namun juga ke Surabaya.
“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” ujarnya.
“Kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya ke Bandung, mungkin juga sedang dipikirkan untuk sampai ke Surabaya,” ucapnya.
Adapun COO Danantara Dony Oskara menjelaskan pihaknya menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya atau menyuntikkan dana tambahan.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, ini dua opsi yang kita coba tawarkan,” kata Dony Oskaria.
Dony Oskaria menuturkan, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini jumlah penumpang kereta cepat terus meningkat, yakni mencapai 30.000 penumpang per hari.
“Tetapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Adapun Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat sedang berlangsung.
Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Iya, sedang berjalan, dengan pihak China, baik dengan pemerintah China, sedang berjalan,” kata Rosan Roeslani.
