BERAU TERKINI – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada perubahan dalam Rancangan APBN 2026, namun kepastian itu masih menunggu hasil rapat dengan DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perubahan di dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026 sangat dimungkinkan.
Namun perubahan tersebut sifatnya tidak besar, melainkan hanya sebagian kecil saja.
“Ada perubahan sedikit pasti,” kata Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9/2025) dikutip dari Beritasatu.
Meski demikian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belum menjelaskan detail poin perubahan dalam RAPBN 2026, termasuk apakah menyangkut transfer ke daerah atau TKD atau hal lainnya.
Menkeu Purbaya hanya bisa menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan Badan Anggaran DPR RI. “Nanti kalau diketuk Banggar DPR baru kita umumkan,” ujarnya.
Terkait defisit fiskal yang sebelumnya ditargetkan 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), Purbaya menyebut angka tersebut masih bisa berubah. “Bisa naik bisa turun,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Rencana pemerintah pusat memangkas TKD, mendapat respons negatif dari pemerintah daerah. Dengan pemangkasan tersebut, maka ruang fiskal daerah menjadi terbatas. Sejumlah program di daerah pun harus ditunda atau bahkan dibatalkan akibat rencana pemangkasan transfer pusat itu.
Strategi Pemkab Berau Hadapi Pemangkasan TKD
Di Berau, Kaltim, Pemkab Berau mengantisipasi dampak signifikan dari potensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekda Berau, Muhammad Said mengungkapkan bahwa kondisi ini bisa berimbas langsung pada sektor infrastruktur dan pengembangan sarana prasarana yang selama ini bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya juga kemungkinan besar akan melakukan efisiensi pada sektor ini.
Ia menekankan bahwa sektor infrastruktur seperti pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, hingga sistem pengairan akan menjadi yang paling terdampak apabila pemotongan benar terjadi.
“Kita tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur sebagian besar berasal dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Jika ada pengurangan, tentu kita harus melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” ungkap Said saat dihubungi pada Rabu (10/9/2025).
Said menjelaskan, informasi terkait pemangkasan dana transfer tersebut masih bersifat potensi, namun sudah mulai menjadi perhatian serius di lingkup pemerintahan daerah. Dia memprediksi pemotongan dana transfer pusat ke daerah bisa mencapai angka yang cukup besar.
“Prediksi kami, pemotongan bisa mencapai hingga 50 persen dari total dana transfer yang seharusnya diterima. Ini tentu akan berdampak cukup besar pada postur APBD kita,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkab Berau tidak tinggal diam. Beberapa strategi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Salah satu langkah utama yang diambil, Said bilang, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran di semua lini serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kita akan melakukan review terhadap seluruh program kerja yang sudah dirancang. Kegiatan yang bisa ditunda akan ditunda, sementara yang sifatnya strategis dan mendesak tetap dilanjutkan. Ini bagian dari upaya menjaga efektivitas penggunaan anggaran,” jelas Said.
Selain efisiensi, ia menuturkan bahwa Pemkab juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai alternatif untuk menutup sebagian kebutuhan pembiayaan. Adapun beberapa sektor yang berpotensi mendongkrak PAD seperti pariwisata, perizinan usaha, dan sektor pertambangan akan dioptimalkan.
“Kita akan perkuat basis PAD. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi dan pajak daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal. Koordinasi dengan OPD teknis sudah kami lakukan untuk memastikan hal ini berjalan paralel dengan program efisiensi,” terang Said.
Ia juga menyebutkan bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar pemerintah daerah mendapat kepastian dan bisa melakukan perencanaan lebih matang ke depannya.
“Yang terpenting bagi kami adalah kepastian anggaran. Dengan adanya kepastian, kita bisa atur ulang prioritas dan arah pembangunan secara lebih baik,” pungkasnya.
