Foto: Perumda Air Minum Batiwakkal genjot capaian 25.000 sambungan rumah hingga 2026.
TANJUNG REDEB- Air bersih masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, tidak terkecuali warga Kabupaten Berau. Tak ayal, Pemkab Berau menarget Perumda Air Minum Batiwakkal pemasangan 25 ribu sambungan rumah (SR).
Pemasangan itu, dikhusukan di wilayah dengan potensi pelanggan cukup tinggi, serta yang sudah terfasilitasi jaringn air bersih.
Sesuai RPJMD Kabupaten Berau, target itu akan tuntas 2026 mendatang. Setiap tahun pemasangan SR terus berporgres. Adapun target pemasangan 25 ribu itu, dimulai pada 2021 lalu.
Estimasinya, 2021 target 3 ribu SR, 2022 3ribu SR, 2023 4 ribu SR, 2024 5 ribu SR, 2025 5 ribu SR, dan 2026 5 ribu SR dengan total keseluruhan 25 ribu SR.
Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menuturkan, untuk capaian 2021 hingga 2022 sudah melampui target. Sebab, pada 2021 dan 2022, Perumda berhasil merealisasikan pemasangan 6.403 SR di berbagai wilayah.
“Kalau capaian tahun 2023 sementara berjalan. Belum selesai. Tapi, untuk realisasi target itu sudah sesuai dengan on the track di RPJMD,” jelasnya.
Selain meningkatkan pelayanan dan cakupan air bersih, sesuai program Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas.
Terbaru, Perumda Batiwakkal mengadakan pelatihan ISO 9001:2015, yang digelar pada 7 hingga 9 Juni 2023 lalu. Acara ini bertujuan meningkatkan SDM pegawai Perumda, agar siap melaksanakan prosedur kerja. Sesuai standar ISO yang telah diakui secara internasional.
“Peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, hanya dapat terpenuhi jika semua proses kerja di lingkup Perumda Batiwakkal sudah terstandarisasi dengan baik,” tuturnya.
Diterangkan Saipul, dirinya sangat optimis mampu mengejar target 25 ribu SR. Apalagi, jika melihat progres dari tahun ke tahun. Namun, dirinya juga sadar, Bumi Batiwakkal memiliki wilayah yang cukup luas, di mana tidak semua memiliki fasilitas air bersih.
Umumnya, itu disebabkan ketiadaan instalasi pengolahan air (IPA). Ada juga wilayah memiliki IPA, tapi tidak memiliki jaringan pipa air minum. Sekalipun di perkotaan.
“Nah, ini yang menjadi fokus kerja kami. Ingin maksimal dalam memberikan layanan air bersih. Khususnya, yang sudah terfasilitasi IPA di wilayahnya. Sesuai instruksi kepala daerah,” jelasnya.
Untuk itulah, Perumda mengalokasikan anggaran untuk pemasangan jaringan pipa pelanggan. Jika biayanya besar, maka Perumda mencoba mengusulkan pemasangan jaringan itu ke segala arah mata anggaran. Baik itu melalui APBD Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, mapun ke Kementerian PUPR.
Saat ini, ada juga wilayah lain yang sedang didorong agar bisa terfasilitasi air bersih. Salah satunya, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Statusnya sebagai wilayah pariwisata, diharapkannya dapat menjadi prioritas pemerintah.
“Kami sudah lobi ke kementerian PUPR dan dananya sudah turun untuk pembangunan intakenya. Dan sekarang sudah dikerjakan,” jelasnya.
Hanya kata Saipul, itu harus di follow-up lagi dengan pemasangn jaringan pipa, melalui usulan ke Pemprov dan Pemkab. Jadi kalau tidak bisa ditalangi oleh pemprov, maka pemkab diharapkan bisa menanganinya.
Adapun lokasi pembangunan intakenya, dibangun di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur. Tepatnya di sekitar sungai Begawan. Apabila bisa beroperasi secara optimal, fasilitas ini lah yang akan disambungkan melalui jaringan pipa sampai ke Tanjung Batu.
Pemasangan jaringan pipa ini nantinya, akan di usulkan ke semua tingkatan pengambil kebijakan. Baik itu ke Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, hingga Kementerian PUPR RI, atau pemerintah pusat.
“Cara seperti itu biasa kami lakukan. Di Bidukbiduk misalnya. Itu lobinya juga sampai ke pusat. Jadi memang, PDAM ini tidak bisa bekerja sendiri harus lobi sana lobi sini,” katanya.
Di sisi lain, Saipul juga mengakui, beberapa fasilitas IPA yang sudah terbangun ada yang belum maksimal. Khususnya IPA yang belum dikelola oleh Perumda. Sementara, untuk yang menjadi aset Perumda itu sudah tertangani dengan baik.
Seperti IPA yang ada di Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar. Fasilitas itu dibangun DPUPR Berau dan dudah selesai. Hanya, belum jelas apakah akan diambil alih Perumda, atau tetap diserahkan ke masyarakat untuk dilelola.
Hanya saja, ketika masyarakat atau pemerintah kampung mengalami kesulitan mengelolanya, Perumda diminta untuk menjalankan operasionalnya. Hal itu pun tidak menjadi masalah bagi Perumda.
Tetapi kata Saipul, sebelum dikelola fasilitas itu harus dilakukan audit lebih dulu. Setelah melakukan audit, banyak kekurangan kekurangan. Dan itu, harus diselesaikan dulu oleh PUPR, baru bisa diambil alih.
“Sebab, jika itu diambil alih syarat produksinya harus sudah sesuai dengn aturan Kemenkes Nomor 92 Tahun 2010. Itu tidak bisa sembarangan pelayanannya. Harus standar,” jelasnya.
Kasus di Tabalar Ulu bukan satu-satunya. Di Kecamayan Kelay juga ada permasalahan serupa. Yang mana fasilitas IPA di sana dikelola oleh masyarakat, namun menjadi kurang maksimal setelah mengalami kerusakan berat.
Pihaknya tidak bisa membantu, lantaran asetnya bukan milik Perumda. Sehingga fasilitasnya menjadi terbengkalai. Hal ini kata dia, menjadi kendala pemerintah dalam mengoptimalkan layanan air bersih ke masyarakat.
“Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kami dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. karena itu tidak bisa ditalangi oleh PDAM. Karena bukan kami yang kelola,” ujarnya.
Selain itu, Perumda juga terus berupaya meningkatan pelayanan air bersih pada pelanggan setianya.
Juga, melakukan sosialisasi rutin setiap pekan melalui siaran pers yang dikelolanya. Tujuannya, agar masyarakat paham mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Terutama dalam rangak mewujudkan layanan prima kepada masyarakat.
“Banyak kesalahan informasi yang diterima masyarakat terhadap Perumda. Bahkan tak jarang dianggap minim program dalam melayani pelanggan, sertaa merealisasikan program 25 SR,” ujarnya.
Sejauh ini menurutnya, masih banyak masyarakat belum paham tentang Perumda Air Minum Batiwakkal. Apalagi ada ungkapan, bayarnya mahal padahal air tinggal sedot saja. Namun ditegaskannya, pihaknya sudah bekerja luar biasa untuk masyarakat. Hanya masyarakat belum melihat itu.
Memang diakuinya, masyarakat Berau belum ada pembanding mengenai harga. Di Kaltim, harga air yang masih yang dipakai Perumda masih paling rendah. Kualitas air juga relatif lebih baik dari PDAM lain. Namun, kurang mendapat apresiasi, terutama dari beberapa pihak.
“Kami khawatir terjadi kesalahpahaman. Makanya, kami selalu memberikan informasi melalui media sosial yang bisa diakses. Tujuannya, pelanggan tidak salah informasi. Tidak ada misi lain selain itu,” jelasnya.
Untuk diketahui, di tahun 2022, perusahaan milik daerah ini, harus mensubsidi sekitar Rp200, – per m3. Artinya, pembayaran air yang dilakukan oleh pelanggan sebenarnya belum menutupi biaya produksi per m3.
Kendati harga pokok produksi masih belum tertutupi. Kabar baiknya, di tahun 2022 lalu, Perumda membukukan laba lebih dari Rp1 Miliar.
“Laba itu didapat karena adanya pemasangan sambungan baru. Kami juga berterimakasih kepada pelanggan setia Perumda Batiwakkal yang membayar air tepat waktu,” pungkasnya. (/)
Reporter: Hendra Irawan
