TANJUNG REDEB – Sebanyak 1.546 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Berau dinyatakan tak lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II.

Angka itu masih ditambah 193 PTT yang tak bisa ikut tes PPPK lantaran mengikuti tes CPNS pada tahun lalu. Namun, masih masuk database CPNS di Berau.

Sejak tahun lalu, pengangkatan status PTT ini dikerjakan oleh Pemkab Berau dan menjadi agenda yang diprioritaskan secara nasional.

Namun, PTT yang lolos PPPK di Berau angkanya lebih tinggi. Totalnya mencapai 1.820 PPPK baru yang kini telah aktif bekerja di lingkungan Pemkab Berau.

Sebagai informasi, dari 3.944 CPNS yang mengikuti tes pada 2024, sebanyak 359 orang kini resmi menyandang status PNS baru.

Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Informasi ASN BKPSDM Berau, Purwo Sutopo, mengungkapkan, saat ini pemerintah masih fokus untuk menuntaskan proses seleksi PPPK tahap II hingga September mendatang.

“Kami rampungkan yang tahap II dulu,” kata Purwo, Kamis (31/7/2025).

Meski begitu, hingga detik ini, nasib para PTT yang tak lolos tes PPPK belum ada kejelasan. Pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun, para PTT tersebut berpotensi tetap diangkat menjadi PPPK dengan status paruh waktu.

“Kami belum ada arahan dari BKN,” tuturnya.

Seleksi PPPK dalam setahun belakangan disebut memiliki kelemahan dan keuntungan bagi pemerintah daerah.

Di satu sisi, pemerintah telah mendapatkan tambahan tenaga baru untuk setiap dinas yang sesuai dengan bidang masing-masing PPPK.

Di sisi lain, PTT yang masih bekerja juga aktif secara bersamaan dengan PPPK yang baru lolos.

Hal ini mengakibatkan penumpukan jumlah SDM di setiap dinas.

Sementara, terdapat kekurangan SDM akibat jumlah tenaga yang baru lolos PPPK harus meninggalkan dinas sebelumnya.

“Karena memang tidak semua lolos dan bekerja di tempat sebelumnya, ada beberapa saja,” sebutnya.

Dia membeberkan, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian tenaga PTT yang ditempatkan di pos yang membutuhkan tenaga sesuai dengan jenis pendidikannya.

Sebagai contoh, PTT yang lolos PPPK di Sekretariat Daerah Berau harus dioper ke Kantor Kecamatan Maratua karena lebih sesuai dengan tenaga teknis yang dibutuhkan di tempat tersebut.

PTT yang lolos PPPK dan terkena optimalisasi jumlahnya mencapai 111 orang.

“Itu yang kami masukkan sebagai optimalisasi,” terangnya. (*)