BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alternatif di tengah kebijakan pemotongan dana transfer pusat. 

Salah satu sektor yang dilirik adalah retribusi parkir. Namun, rencana penerapan parkir berbayar di bahu jalan hingga kini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marewangeng, mengungkapkan, saat ini, pihaknya belum bisa menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal. 

Alasan utamanya karena kurangnya petugas untuk mengawasi kantong-kantong parkir milik pemerintah.

Andi menjelaskan, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perparkiran saat ini hanya diperkuat oleh enam orang personel. 

Jumlah tersebut bahkan sudah termasuk Kepala UPT yang memimpin operasional.

“SDM kita sangat terbatas, jadi belum memungkinkan untuk menerapkan parkir berbayar saat ini,” ujar pria yang akrab disapa Andi Ewang tersebut, Senin (19/1/2026).

Idealnya, Dishub membutuhkan sekitar 10-15 orang untuk mengawal teknis lapangan sesuai Perda Kabupaten Berau Nomor 7/2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Penambahan tenaga kerja pun terasa sulit karena adanya aturan yang melarang instansi pemerintah merekrut tenaga honorer baru.

“Tahun ini kami hanya mendapat tambahan satu orang pegawai PPPK. Tentu jumlah ini masih jauh dari kata ideal,” tambahnya.

Andi menekankan, penerapan parkir berbayar bukan sekadar menarik retribusi, melainkan tentang kualitas pelayanan. 

Berdasarkan regulasi, pemerintah harus menjamin keamanan kendaraan masyarakat.

“Jika parkir berbayar diterapkan, pelayanan harus maksimal. Mulai dari pengaturan hingga jaminan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dalam Perda diatur bahwa barang yang hilang menjadi tanggung jawab pengelola,” tegasnya.

Meski terkendala personel, Dishub Berau tidak tinggal diam. 

Andi menyatakan pihaknya tengah mencari formulasi terbaik agar sektor parkir tetap bisa berkontribusi terhadap PAD tahun ini. 

Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah menggandeng pihak ketiga.

Skema ini sebelumnya pernah sukses diterapkan dengan melibatkan organisasi masyarakat dalam mengatur parkir pada acara besar, seperti Berau Expo 2024.

“Kami sedang mematangkan formulanya. Karena bagaimanapun, parkir adalah salah satu sumber potensial untuk mendongkrak PAD kita,” pungkasnya. (*)