BERAU TERKINI – Persoalan serius membelit pelayanan kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai, Kabupaten Berau.
Minimnya stok obat hingga tumpukan utang miliaran rupiah menjadi atensi serius Komisi I DPRD Berau saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Anggota Komisi I DPRD Berau, Waris, mengungkapkan kondisi pengelolaan rumah sakit yang dinilainya carut marut.
Ia menyoroti sempat kosongnya sejumlah jenis obat di RSUD yang tidak boleh terjadi karena menyangkut keselamatan pasien.
“Stok obat itu wajib selalu tersedia, karena ini menyangkut nyawa manusia. Tapi kenyataannya sempat habis,” ujarnya.
Tak hanya itu, Waris juga menyinggung beban utang rumah sakit yang disebut mencapai miliaran rupiah, serta banyaknya keluhan pasien terhadap pelayanan.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai kegagalan manajemen.
“Dulu kita tidak pernah sampai kekurangan obat, utang sampai Rp10 miliar. Kalau saya jadi direktur, saya akan mundur sebagai bentuk tanggung jawab,” katanya.
“Ini sudah keterlaluan,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD Berau telah mengusulkan adanya pergantian manajemen rumah sakit dalam forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah itu dinilai penting demi memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Banyak SDM Berau yang punya kemampuan manajerial lebih baik. Kita harus berani merekomendasikan perubahan,” paparnya.
Waris juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang sempat mencuat, seperti dokter yang belum menerima gaji, keterbatasan obat, hingga pelayanan yang dinilai belum optimal meski rumah sakit memiliki standar layanan.
“Harus ada yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya kegagalan kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, turut mempertanyakan pengelolaan anggaran RSUD dr Abdul Rivai.
Dari total anggaran sebesar Rp210 miliar, realisasi tercatat hanya Rp187 miliar, atau menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
“Kenapa tidak terealisasi maksimal, masih ada SiLPA, tapi di sisi lain muncul keluhan obat kosong. Ini yang ingin kita dalami,” ujarnya.
Elita menegaskan, DPRD akan menelusuri kendala yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.
Hasilnya nanti akan menjadi bahan rekomendasi kepada kepala daerah untuk pembenahan layanan rumah sakit ke depan.
“Ini harus menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terus terganggu,” jelasnya.
Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit melalui Kabag TU, Sarengat, menjelaskan, kekosongan obat dipicu oleh lonjakan permintaan yang lazim terjadi pada akhir tahun.
Selain itu, kondisi keuangan rumah sakit sempat tertekan akibat penurunan tipe pembayaran BPJS dari tipe C menjadi tipe D, yang berdampak langsung pada pendapatan.
“Status tersebut baru kembali normal pada April ini. Selama penurunan, keuangan rumah sakit cukup terdampak,” ujarnya.
Sarengat juga mengakui adanya utang pengadaan obat yang sempat menembus lebih dari Rp10 miliar, meski saat ini sebagian telah dibayarkan.
“Sekitar Rp5,5 miliar sudah terbayar,” katanya.
Tak hanya itu, beban pembiayaan pembangunan Gedung Walet turut mempersempit ruang fiskal rumah sakit.
Sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran kepada penyedia obat.
Meski demikian, pihak rumah sakit memastikan kondisi kini mulai membaik.
Seluruh obat yang sebelumnya dipesan disebut telah tersedia dan pelayanan kepada pasien kembali berjalan normal.
“Semua obat sudah mengalir ke RSUD, jadi saat ini tidak ada kendala,” pungkasnya. (*)
